Ketua PPM : teriak Otsus gagal itu hal biasa, ini negara demokrasi

Papuaunik, – Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Provinsi Papua Boy Markus Dawir berpendapat bahwa jika ada kelompok atau orang yang berteriak Otonomi Khusus (Otsus) itu gagal, gaungkan referendum hingga minta Papua merdeka itu merupakan hal yang biasa dalam sebuah negara demokrasi.

“Itu biasa dalam sebuah negeri demokrasi,” katanya disela-sela kegiatan aksi bersih-bersih pantai bersama Pemuda Merah Putih asal Solo dan komunitas Rumah Bakau Jayapura di Kota Jayapura, Rabu.

Ia mencontohkan di negara-negara yang menjunjung tinggi demokrasi seperti Australia, Jerman, dan Amerika, aspirasi atau teriakan miris seperti itu adalah hal yang biasa saja dalam dinamika sebuah negara.

“Macam di Amerika itu, di belakang Gedung Putih, ada spot area yang khusus digunakan warga dunia bukan hanya untuk orang Amerika tetapi seluruh dunia untuk menyampaikan aspirasi atau permasalah warga dunia tersebut dikediaman atau tempat bermarkasnya Presiden Amerika,” katanya mencontohkan.

“Jadi, orang yang berteriak otsus gagal, memang benarnya juga, karena ada kepala daerah yang meninggalkan tempat tugas hingga enam bulan dan mengendalikan pemerintahan dari Jakarta. Ada juga dana Otsus yang dikirim dari Provinsi Papua ke kabupaten/kota untuk kesejahteraan rakyat lewat program Respek pada jaman Gubernur Barnabas Suebu dan dirubah sekarang ini jadi program Prospek, yang dikenal dengan Rp100 juta tiap kampung, tetapi uang ini hilang bisa mencapai miliaran rupiah, sayangnya polisi dan jaksa tidak tangkap pelakunya,” lanjutnya.

Hal inilah yang membuat masyarakat kecewa, kenapa negara lewat aparat berwajibb terkesan mendiamkan persoalan yang seharusnya menjadi perhatian semua pihak, bahawa ada indikator-indikator kegagalan Otsus yang disengaja oleh oknum atau pihak tertentu.

“Kenapa negara kasih uang ke rakyat, tapi dihilangkan oleh aparat pemerintah sendiri atau pejabat negara. Petugas negara yang memiliki kewajiban untuk hal ini, tidak mengusut dan mengungkap masalah ini,” katanya.

Boy yang juga anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mengungkapkan bahwa keberhasilan dari implementasi UU Otonomi Khusus (Otsus) di Bumi Cenderawasih juga cukup banyak. Hal ini juga perlu diketahui dan dipahami oleh oknum yang gaungkan narasi miring kepada pemerintah, padahal ikut juga merasakan manfaat Otsus.

“Bahwa keberhasilan Otsus itu banyak, seperti dalam bidang pendidikan, ada ribuan anak-anak kita (asli Papua) dikirim sekolah keluar negeri. Baik dikirim ke Australia, Selandia Baru, Jerman, Belanda dan Amerika. Kemudian dikirim Afrika, Cina, hingga Jepang,” katanya di Jayapura, Papua, Rabu.

Menurut dia, hampir semua negara besar di dunia ini, anak-anak Papua dikirim untuk menuntut ilmu di sana, sehingga hal itu merupakan bentuk dari keberhasilan pelaksanaan Otsus.

“Lalu ada pendidikan gratis untuk anak-anak Papua. Selain itu, ada juga penyaluran dana Otsus untuk keagamaan seperti ke sinode gereja, pelayan (pendeta) Tuhan juga terima, termasuk para Bupati dan Wali Kota yang memiliki program intensif untuk keagamaan dan pendidikan, termasuk kesehatan, dan itu sumbernya dari dana dari Otsus,” katanya.

Otsus dievaluasi

Sementara itu dilansir dari ANTARA, Boy mengatakan bahwa kini pemerintahan Presiden Jokowi bersama kabinet dan masyarakat Papua sedang melakukan evaluasi bersama soal Otsus yang telah berjalan sejak 2001.

“Evaluasi ini yang penting untuk kita lakukan. Hari ini pemerintah pusat juga melakukan revisi UU Otsus yang merevisi khusus pasal 34 ayat 6 terkait akan berakhirnya pemberian dana Otsus untuk Papua dan Papua Barat, yang berbunyi bahwa dana Otsus sebesar 2 persen dari DAU nasional itu akan berakhir dalam 20 tahun setelah pelaksanaan, kira-kira tahun 2021,” katanya.

Menurut dia, pemerintah pusat telah mengambil langkah untuk mengajukan revisi dan sudah masuk dalam proglegnas DPR RI dengan nomor urut 42 dalam proglegnas.

“Nah terkait ini, Pemerintah Papua dan Papua Barat akan kumpul pada Kamis pekan ini untuk membicarakan, selain yang diajukan pemerintah pusat dalam pasat dalam pasal 34, maka apa yang harus disiapkan dari pemerintah Papua dan Papua Barat untuk mengisi pasal yang lain, seperti pasal orang Papua harus diakui atau diagkat itu harus dicoret,” katanya.

“Itu ada pasal 1 huruf t dalam UU Otsus itu harus dicoret. Kemudian pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil walikota harus orang asli Papua. Itu diantaranya pasal-pasal yang dipersiapkan untuk diajukan sebagai revisi tambahan oleh pemerintah dan rakyat Papua,” sambungnya.

BMD juga mengaku bahwa kini orang Papua telah menjadi tuan di atas tanah sendiri, Kapolda orang asli papua, Pangdam XVII/Cenderawasih orang asli Papua, Kejati Papua juga orang asli Papua.

“Tinggal yang kekurangan-kekurangan itu nanti kita akan benahi di waktu datang. Otsus merupakan pilihan terbaik yang diberikan oleh pemerintah. Tinggal kekurangan akan dibenahi dan lengkapi, seperti bupati dan wakil bupati, masyarakat Papua harus diakui itu juga.
Jadi orang yang berteriak otsus gagal dan selainnya itu hal biasa-biasa saja, itu dinamika dalam bernegara, tidak perlu ada yang ditakuti,” katanya.

Jika ada wacana soal pihak ketiga diminta untuk datang ikut berunding degan pemerintah, kata dia, pihak ketiga itu siapa?.

“Kalau mereka adalah orang Indonesia yang melarikan diri ke luar negeri, persoalan itu harus diproses hukum dulu. Baru bisa bicara lainnya, sehingga dipandang adil,” katanya.(Ian/dsb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

10 + = 13