Hentikan perbudakan honorer di Papua

Siaran Pers
Nomor : 009/SP-LBH-Papua/2020

HENTIKAN PERBUDAKAN TERHADAP 12.447 ORANG TENAGA HONORER DALAM TUBUH PEMERINTAH SE-PROPINSI PAPUA

“Pemerintah Kabupaten, Kota dan Propinsi Se-Propinsi Papua Segera Implementasikan Surat Gubernur Propinsi Papua Nomor : 800/1672/SET Tentang Permohonan Penangkatan Tenaga Honorer Pemerintah Propinsi Papua sebagai CPNS Tahun 2020”

Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 1 angka 1, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil). Sementara itu terkait, Instansi pemerintah yang mengangkat tenaga honorer adalah instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan definisi tenaga honorer tersebut maka sudah dapat menunjukan hubungan hukum antara 12.447 orang tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Propinsi Papua dengan instansi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota se propinsi papua.

Sesuai dengan dasar menimbang huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa tujuan pengangkatan tenaga honorer untuk melancarkan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Sesuai dengan tujuan tersebut, jika dilihat dari kinerja 12.447 orang Tenaga Honorer Se-Propinsi Papua telah dijalankan melebih batas maksimal sebab berdasarkan keterangan Tenaga Honorer Propinsi Papua ada diantaranya yang bekerja lebih dari 8 jam kerja tanpa diberikan uang lembur serta dalam setahun ada yang upahnya diberika 2 (dua) kali dan yang lebih menyakitkan adalah upah diberikan tidak sesuai dengan UMP Propinsi Papua yang dialami sejak awal mereka diberikan SK Penangkatan sebagai Tenaga Honorer. Sesuai dengan tahun masuk menjadi tenaga honorer berfariasi, ada yang masuk tahun 2000 adapula yang masuk tahun 2005 ada juga yang masuk dari tahun 2010 ada juga yang masuk tahun 2012 dan tahun-tahun selanjutnya sehingga jika disimpulkan maka ada tenaga honorer di propinsi papua yang bekerja sebagai tenaga honorer selama 20 tahun dengan kondisi kerja sebagaimana disebutkan diatas.

Pada prinsipnya Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (pasal 28D ayat (2), UUD 1945). Dengan diaturnya hak pekerja dan hak upah dalam UUD 1945 maka selanjutnya menjadi HAM warga Negara yang Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (pasal 28I ayat (4), UUD 1945). Sekalipun demikian kewajiban konstitusional namun pemerintah tidak mengimpelementasikannya atas tenaga honorer diseluruh Indonesia khususnya 12.447 orang Tenaga Honorer Se-Propinsi Papua.

Pada perkembangannya dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga tertentu pada instansi pemerintah Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Secara teknis terkait Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan bertahap mulai Tahun Anggaran 2005 dan paling lambat selesai Tahun Anggaran 2009, dengan prioritas tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 6 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil). Sekalipun demikian hingga tahun 2009 masih ada tenaga honorer sehingga pemerintah membuat lagi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang didalamnya menyebutkan Pengangkatan tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara mulai formasi Tahun Anggaran 2005 sampai dengan formasi Tahun Anggaran 2012 (Pasal 6 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil). Sekalipun demikian hingga sampai tahun 2012, masih banyak tenaga honorer di Indonesia yang belum diangkat termasuk 12.447 orang Tenaga Honorer Se-Propinsi Papua.

Di tengah pemerintah belum menyelesaikan status seluruh tenaga honorer diseluruh Indonesia selanjutnya pada tahun 2014, Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang melaluinya mencabut seluruh Peraturan Pemerintah diatas sehingga membuat tenaga honorer se propinsi papua yang belum diangkat menjadi PNS mengalami ketidakpastian hukum namun pada prakteknya 12.447 orang tenaga honorer se-propinsi masih terus melakukan kerja-kerja yang lebih dari 8 jam kerja tanpa diberikan uang lembur serta dalam setahun ada yang upahnya diberika 2 (dua) kali dan yang lebih menyakitkan adalah upah diberikan tidak sesuai dengan UMP Propinsi Papua.

Sesuai dengan “Kebijakan dan Manajemen ASN yang diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan dengan memperhatikan kekhususan daerah tertentu dan warga negara dengan kebutuhan khusus” (pasal 132, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara) maka secara otomatis yang berlaku di Propinsi Papua adalah “Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan kebijakan kepegawaian sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah setempat (pasal 27 ayat (2), UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua). Sekalipun demikian sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 dalam lingkungan Pemerintah Propinsi Papua tidak perna melakukan Penangkan Tenaga Honorer menjadi PNS. Ditengah-tengah kondisi itu pada tahun 2018, Pemerintah Propinsi Papua mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kepegawaian Daerah yang didalamnya justru mengikuti semua ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sehingga menunjukan fakta pemerintah propinsi papua secara sitematik ingin mengabaikan prinsip Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (pasal 28D ayat (2), UUD 1945) yang memberikan jaminan hukum bagi Tenaga Honorer di Propinsi Papua.

Sekalipun demikian sesuai dengan Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan (pasal 4 ayat (1), UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Bagi Propinsi Papua) serta tugas dan wewenang Gubernur Propinsi Papua yaitu melakukan pengawasan atas pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pembinaan karier pegawa di wilayah Provinsi Papua (pasal 15 ayat (1) huruf f, UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Bagi Propinsi Papua) maka Surat Gubernur Propinsi Papua Nomor : 800/1672/SET Tentang Permohonan Penangkatan Tenaga Honorer Pemerintah Propinsi Papua sebagai CPNS Tahun 2020 yang diterbitkan pada tanggal 13 Februari 2020 merupakan kebijakan yang melegalkan eksistensi 12.447 orang tenaga honorer untuk diangkat menjadi PNS di seluruh Kabupaten, Kota dan Propinsi Se-Propinsi Papua sebagai wujud pemenuhan prinsip Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (pasal 28D ayat (2), UUD 1945).

Meskipun Gubernur Propinsi Papua telah memberikan jaminan hukum dan kepastian hukum bagi penangkatan 12.447 orang Tenaga Honorer menjadi PNS namun pada prakteknya Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Papua menyatakan bahwa tanda tangan Gubernur Propinsi Papua dalam Surat Gubernur Propinsi Papua Nomor : 800/1672/SET Tentang Permohonan Penangkatan Tenaga Honorer Pemerintah Propinsi Papua sebagai CPNS Tahun 2020 yang diterbitkan pada tanggal 13 Februari 2020 “palsu” sehingga tidak dilakukan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS. Pada perkembangannya setelah dipastikan kepada Asisten II Popinsi Papua dinyatakan, bahwa : “Surat Gubernur Propinsi Papua Nomor : 800/1672/SET Tentang Permohonan Penangkatan Tenaga Honorer Pemerintah Propinsi Papua sebagai CPNS Tahun 2020 yang diterbitkan pada tanggal 13 Februari 2020 sah”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Papua diatas jelas-jelas masuk dalam dugaan tindak pidana serta melanggaran Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dijamin pada UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Atministrasi Pemerintahan.

Berdasarkan keterangan pengurus Forum Komunikasi Honorer Se-Propinsi Papua sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 belum perna ada pengangkatan Tenaga Honorer menjadi PNS di lingkungan pemerintah kabupaten, kota dan Propinsi Se-Propinsi Papua sehingga sampai sampai sekarang 12.447 orang tenaga honorer propinsi papua terus bekerja dengan kondisi pemenuhan hak tas upah yang tidak sesuai dengan UMP serta bekerja diatas 8 jak kerja namun tidak diberikan hak lembur dan bahkan ada diantaranya dirumahkan (PHK) tanpa diberikan pesangon. Semua ini menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten, Kota dan Propinsi Se-Propinsi Papua telah melanggar “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” (pasal 28D ayat (2), UUD 1945) yang menjamin Tenaga Honorer Se-Propinsi Papua. Atas dasar kondisi itu, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hubungan kerja antara tenaga honorer Propinsi Papua dengan pemerintah kabupaten, kota dan Propinsi Se-Propinsi Papua secara langsung telah membentuk wajah perbudakan yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten, kota dan Propinsi Se-Propinsi Papua oleh 12.447 orang tenaga honorer Se-Propinsi Papua akibat tidak diangkatnya Tenaga Honorer menjadi CPNS sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2020. Untuk diketahui bahwa perbudakan sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain.

Dalam rangka menghilangkan wajah perbudakan yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten, kota dan Propinsi Se-Propinsi Papua oleh 12.447 orang tenaga honorer Se-Propinsi Papua semestinya Pemerintah Kabupaten, Kota dan Propinsi Se-Propinsi Papua mengikuti jejak Pemerintah Propinsi Papua Barat yang selama tahun 2013 sampai tahun 2020 telah 3 (tiga) kali mengangkat tenaga honorer menjadi CPNS. Dalam pengangkatan Tenaga Honorer Propinsi Papua Barat dalam bulan Agustus 2020, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, meminta kepada 1.283 tenaga honorer Pemprov Papua Barat untuk segera lengkapi berkas [pemberkasan], setelah dinyatakan lulus 100 persen sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada formasi umum 2018 (Baca : https://jubi.co.id/lulus-100-persen-1-283-honorer-pemprov-papua-barat-lengkapi-berkas-cpns/).

Berdasarkan uraian diatas, LBH Papua selaku Kuasa Hukum Forum Komunikasi Honorer Propinsi Papua menegaskan Kepada :

  1. Mentri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia segera implementasikan Surat Gubernur Propinsi Papua Nomor : 800/1672/SET Tentang Permohonan Penangkatan Tenaga Honorer Pemerintah Propinsi Papua sebagai CPNS Tahun 2020 untuk menghilangkan Sistim Perbudakan terhadap Tenaga Honorer Dalam Tubuh Pemerintah Propinsi Papua;
  2. Gubernur Propinsi Papua segera memerintahkan kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Papua untuk memasukan data 12.447 orang tenaga honorer Se-Propinsi Papua dan bersiap-siap untuk diangkat menjadi CPNS sesuai Surat Gubernur Propinsi Papua Nomor : 800/1672/SET Tentang Permohonan Penangkatan Tenaga Honorer Pemerintah Propinsi Papua sebagai CPNS Tahun 2020;
  3. Pemerintah Kabupaten, Kota dan Propinsi Se-Propinsi Papua segera angkat 12.447 orang tenaga honorer menjadi PNS Sesuai dengan Surat Gubernur Propinsi Papua Nomor : 800/1672/SET Tentang Permohonan Penangkatan Tenaga Honorer Pemerintah Propinsi Papua sebagai CPNS Tahun 2020 untuk menghilangkan Sistim Perbudakan terhadap Tenaga Honorer Di Propinsi Papua.

Demikian siaran pers ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Jayapura, 8 Agustus 2020

Hormat Kami
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PAPUA
(KUASA HUKUM FORUM KOMUNIKASI HONORER SE-PROPINSI PAPUA)

Emanuel Gobay, S.H.,MH
(Direktur)

Narahubung :
Kuasa Hukum : 082199507613

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

− 2 = 1