Penembakan Warga Negara New Zeland di Timika dan implikasi politik terhadap isu Papua

OPM sudah tentukan medan perang dari Grasberg sampai Pelabuhan Port Side, Kabupaten Mimika, Papua.

OPM memiliki baju seragam loreng dan senjata mesin (meskipun anggota pasukan tidakk semua berseragam loreng dan bersejata mesin). Itu benar sesuai hukum internasional tentang perang.

Tetapi ketika OPM menembak dan membunuh orang sipil tak bersejata, maka telah melanggar hukum internasional. Masyarakat sipil (warga negara sendiri atau warga negara asing) harus dilindungi dari perang. Demikian juga tenaga medis dan para pekerja kemanusian, serta orang tua dan anak-anak.

Dalam perang, baik antara negara maupun antar pemerintah dengan masyarakatnya sendiri, ada aturan mainnya. Pihak yang melanggar aturan main, akan didiskriminasikan dan dijadikan musuh bersama komunitas internasional.

Bahkan ekstrimnya bisa dimasukan sebagai kelompok teroris. Karena sudah melakukan tindakan+tindakan kekerasan bersenjata dengan target yang meluas dan banyak. Karena sesuai aturan hukum internasional, senjata lawan senjata. Seragam loreng lawan seragam loreng.

Apalagi yang ditargetkan warga negara asing yang mendukung perjuangan politik anda (OPM).

Penembakan terhadap warga sipil baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing asal New Zeland di Timika, Kabupaten Mimika, Papua, oleh kelompok bersenjata OPM adalah pelanggaran terhadap hukum internasional.

Kalau kelompok bersenjata OPM berjuang untuk Papua merdeka dengan melanggar hukum internasional, apakah dukungan internasional terhadap perjuangan kaum nasionalis Papua akan terus menguat atau akan redup ?

Bagaimana mau merdeka tanpa dukungan internasional ? Apalagi hubungan internasional di Pasifik Selatan, lazimnya sesuai aturan main komunitas internasional, diatur dan dikontrol oleh negara-negara great power seperti Australia, New Zeland dan sebagainya. Bukan oleh negara-negara kecil seperti Vanuatu dan Solomon Island.

Dengan menembak mati warga negara New Zeland, apakah dukungan negara-negara Pasifik terhadap isu Papua merdeka yang dikampanyekan ULMWP akan tetap konsisten ?

Padahal New Zeland adalah negara yang mendukung posisi Vanuatu dalam isi Papua. Ketika delegasi Vanuatu memasukan Benny Wenda dlm delegasi mereka ke forum PIF di Tuvalu pada Agustus 2019, New Zeland dukung tetapi Australia menolak. Bahkan Australia hadir di forum PIF dengan terus menghina dan merendahkan negara-negara blok Melanesia. Vanuatu di sebut ” vassel state ” Thiongkok !.

Asumsi saya, penembakan warga negara New Zeland di Kuala Kencana Timika, Papua kemarin 30 Maret 2019, adalah titik awal simpati dan dukungan internasional terhadap perjuangan politik kaum nasionalis Papua akan segera redup dan hilang dari agenda internasional. Disamping itu, permintaan PIF untuk komisioner HAM PBB ke Papua akan tinjau kembali oleh kantor perwakilanya di Bangkok, Thailand.

Oleh Marinus Yaung

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

25 − = 24