Tokoh masyarakat menilai kewenangan Wamen PUPR dibatasi

Papuaunik, – Tokoh Masyarakat di Papua, Berthus Asso menilai kewenangan yang dimiliki Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jhon Wempi Wetipo dibatasi, termasuk dalam setiap mengambil keputusan.

“Untuk itu, Kami meminta Presiden Jokowi mengusut adanya mafia di tubuh Kementerian PUPR, karena membatasi kewenangan Wakil Menteri PUPR Jhon Wempi Wetipo dalam setiap pengambilan keputusan,” katanya di Kota Jayapura, Minggu.

Padahal, kata dia, pembagian tugas dan wewenang Wamen PUPR sudah sangat jelas, bahkan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020.

“Presiden mengangkat Wamen PUPR dengan aturan yang jelas, namun tak pernah dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan di Kementerian PUPR, baik keputusan soal SDM dari tingkat atas hingga tingkat Satker,” katanya.

Berthus mencontohkan, seperti temuan sejumlah proyek mangkrak di Papua belum ditindaklanjuti. Antara lain pembangunan Pasar Modern Rufei, di Sorong, Papua Barat dan pembangunan Jembatan Yahuli, di Papua yang tidak selesai-selesai.

Bukan itu saja, kata dia, Wamen PUPR juga tidak diberitahu dan dilibatkan dalam penentuan pejabat Satuan Kerja di lingkungan Kementerian PUPR Papua-Papua Barat.

“Bunkankah Presiden Jokowi sudah jelas menugaskan Wamen PUPR untuk mengawal seluruh pembangunan di Papua dan Papua Barat.
Beberapa waktu lalu, ada pelantikan satker, padahal Wamen ada di Papua, namun tidak diberitahu. Ini kan cara-cara mafia, dan ini melanggar Perpres soal kewenangan wakil menteri,” katanya dengan nada kesal.

Ia menduga menduga ada permainan di tingkat dilingungan Dirjen dan Kementrian PUPR sehingga Wamen yang merupakan representatif dari perwakilan partai yang ditunjuk jelas oleh Presiden Jokowi sengaja tidak dilibatkan dan diberitahu.
“Ini preseden buruk dalam berorganisasi. Sehingga kami ingin ada kejelasan soal hal ini, mengapa demikian,” katanya.

Namun, Berthus mengapresiasi keputusan dan langkah Presiden Jokowi memeberikan kepercayaan kepada Jhon Wempi Wetipo asal pegunungan tengah Papua untuk duduk bekerja di kabinetnya sebagai Wamen PUPR.

“Tetapi hal ini belum maksimal karena kewenangan Wamen PUPR tidak bisa dijalankan akibat adanya mafia jabatan dan bobroknya sistem yang ada di Kementerian PUPR. Semoga ini penunjukkan Wamen PUPR ini bukan gula-gula manis saja,” katanya pesimis.(Ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

6 + 3 =