Pemerintah diminta bayar tanah bandara udara Sentani seluas 44 HA

Papuaunik, – Masyarakat Adat Yahim-Yobeh di Kabupaten Jayapura meminta pemerintah agar membayar tanah adat sebagai hak ulayat yang kini jadi landasan pacu, apron dan parkiran Bandara Udara Sentani seluas 44 HA sejak 1973.

Demikian hal ini dikemukaka oleh Ondofolo Besar Kampung Yahim Yobeh Yohsua Pangkali didampingi Yonas Kalem, Yusak Pangkali, Abner Felle, Yotham Pangkali, dan Hosni Mubarak dari LBH Indonesia untuk Keadilan kuasa hukum masyarakat adat Yahim Yobeh di Kota Jayapura, Papua, Kamis sore.

“Tanah kami, yang sekarang digunakan untuk Bandara Udara Sentani, belum dibayar sejak 1973,” katanya.

Menurut dia, persoalan tanah tersebut pernah dilakukan pertemuan dengan Direktorat Perhubungan Udara pada 18 November 2005, dan didapati kesimpulan, yakni disepakati akan dialog dengan semua unsur terkait di antaranya BPN Pusat, Kepala Kantor BPN Provinsi Papua, DPR RI, DPRP, Mendagri, Pemprov, Pemkab, dan perwakilan masyarakat adat Yobeh Yahim agar diperoleh jalan keluar penyelesaian terhadap tanah yang dalam Besluit Nomor 63/1961.

“Kami juga sepakati bahwa akan menyemaikan referensi data-data pembayaran ganti rugi yang masuk dalam Besluit Nomor 63/1961 oleh instansi-instansi,” katanya.

Namun, lanjut dia, dialog yang disepakati tidak pernah direalisasikan oleh pemerintah lewat Kementerian Perhubungan RI, bahkan masyarakat adat Yahim-Yobeh telah berulang kali layangkan surat dan perjalanan ke Jakarta namun tidak ada tanggapan.

“Untuk itu, kami gunakan LBH Indonesia untuk Keadilan guna membantu menyelesaikan persoalan atau hak adat kami,” kata Yohsua Pangkali.

Sementara itu, Husni mendesak Presiden Jokowi agar mengevaluasi kinerja bawahannya dalam hal ini Kementerian Perhubungan, Kementrian Sekretaris Negara, Kementrian Keuangan, Kepala BPK Pusat dan Kepala Staf Kepresidenan karena masalah hak ulaya bandara belum terselesaikan.

Meminta kepada Ketua Komisi II dan V DPR RI agar berkoordinasi dengan pemerintah dalam rangka penyelesaian hak Ulayat tanah Bandara Udara Sentani.

“Kami minta Dirjen Perhubungan Bandara Udara agar mengambil langkah strategis untuk membayar ganti rugi hak ulayat berdasar Besluit Nomor 63/1961 areal Bandara Udara Sentani, Kabupaten Jayapura seluas 44 HA. Atau 44 HA x Rp2 juta/meter sebesar Rp888 milyar” kata Husni.

Terkait masalah ini, Yohsua memberikan tenggat waktu selama sebulan sejak dikeluarkan pernyataan pers di Kota Jayapura, agar pemerintah lewat instansi terkait segera menanggapi permintaan tersebut.

“Jika tidak, Bandara Udara Sentani tidak usah digunakan, kami akan blokade guna meminta hak kami, ganti rugi,” tambahnya. (Ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

99 − 92 =