Ini jawaban pengelola Bandara Udara Sentani terkait pembayaran lahan

Papuaunik, – Ini Jawaban pengelola Bandara Udara Sentani, Kabupaten Jayapura terkait permintaan pembayaran lahan landasan pacu atau runway 12, apron, parkiran dan sekitarnya seluas 44 HA sejak 1973.

“Terkait lahan, sesuai dengan surat perjanjian Kerja Sama Pengelolaan (KSP) Barang Milik Negara (BMN) Nomor. SP.314/HK.09.01/2019/DU yang menjadi dasar beroperasinya PT. Angkasa Pura I (Persero), bahwa PT. Angkasa Pura I (Persero) hanya bertindak sebagai pengelola atas barang milik negara dalam hal ini Bandara Sentani Jayapura,” kata M Fadli, Share Service Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Sentani Jayapura, ketika dikonfirmasi awak media, Kamis.

Menurut dia, persoalan pembayaran lahan ataupun berkaitan dengan status lahan bandara bukan menjadi tanggungjawab dari PT Angkasa Pura I sebagai pengelola.

“Adapun hak atas tanah tetap berada pada Kementrian Perhubungan, sehingga masalah hukum yang timbul antara masyarakat adat dengan Kementrian Perhubungan yang mungkin telah ada sebelumnya tidak serta merta berpindah menjadi kewajiban PT Angkasa Pura I (Persero),” katanya dalam pesan singkat media sosial.

Namun, kata dia, persoalan permintaan pembayaran lahan Bandara Udara Sentani bukan berarti didiamkan hal itu tetap akan disampaikan kepada tingkat pimpinan ataupun pihak terkait, dengan harapan masalah itu bisa ada solusinya.

“Aadapun masalah hukum terkait lahan, kami dari PT Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandara Sentani Jayapura selaku pengelola berkewajiban menyampaikan melalui pembina kami di kantor pusat agar informasi tersebut dapat dilanjutkan kepada kementrian Perhubungan selaku pemilik aset,” tambah Fadli.

Sebelumnya, Masyarakat Adat Yahim-Yobeh di Kabupaten Jayapura meminta pemerintah membayar tanah adat sebagai hak ulayat yang kini jadi landasan pacu, apron dan parkiran Bandara Udara Sentani seluas 44 HA sejak 1973.

Demikian hal ini dikemukaka oleh Ondofolo Besar Kampung Yahim Yobeh Yohsua Pangkali didampingi Yonas Kalem, Yusak Pangkali, Abner Felle, Yotham Pangkali, dan Hosni Mubarak dari LBH Indonesia untuk Keadilan kuasa hukum masyarakat adat Yahim Yobeh di Kota Jayapura, Papua, Kamis sore.

“Tanah kami, yang sekarang digunakan untuk Bandara Udara Sentani, belum dibayar sejak 1973,” kata Yohsua.

Sementara itu, Hosni mengungkapkan soal pembayaran lahan Bandara Udara Sentani sekitar empat lima tahun kepada sejumlah warga, itu tidak termasuk yang dimiliki oleh masyarakat adat Yahim Yobeh.

“Kalau klien kami, milik Pak Yohsua dan rekan-rekan itu di antaranya runway 12 jalur kuning, apron (terminal), parkiran dan sejumlah bagian di kawasan bandara, ini yang belum pernah dibayarkan oleh pemerintah, sehingga LBH Indonesia untuk keadilan diminta memperjuangkan hak-hak mereka,” katanya.(Ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

4 + 1 =