Kapolda Papua : kami akan tindak pelaku kejahatan di Timika

Papuaunik – Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw menyatakan pijaknya akan menindak pelaku kejahatan di Kabupaten Timika, yakni
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)  yang sering melakukan aksi teror dan penembakan.

Dari keterangan tertulis yang diterima Papuaunik.com di Jayapura, menyebutkan pada Sabtu, 29 Februari 2020 pukul 12.50 WIT, bertempat di DJ Resto SP 3 Kabupaten Mimika, Kapolda Papua bersama Kepala Kantor Komnas Ham Perwakilan Papua dan Kapolres Mimika melakukan pertemuan terkait penembakan anggota Brimob di Tembagapura Mimika dan menyatakan akan melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku Kejahatan di Timika.

“Kami sangat prihatin atas gugurnya anggota kami dalam penegakan hukum terhadap KKB yang terjadi pada Jumat, 28 Februari 2020 di sekitar Tembagapura. Atas nama Pimpinan Polri dan Polda Papua beserta jajaran menyampaikan turut berduka,” kata Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpau disela-sela pertemuan.

Kapolda menjelaskan, ada beberapa kelompok KKB yang bergabung di Tembagapura, kini pihaknya sedang konsen hadir beberapa kali di Timika untuk mensiasati dalam melakukan penegakan hukum terhadap mereka.

“Memang kita mengalami kesulitan dalam melumpuhkan pergerakan kelompok ini karena beberapa faktor alam, geografis, penguasaan medan dan lingkungan,” kata Kapolda.

“Saya menduga mereka ingin menguasai area pertambangan PT. Freeport, dimana mereka sudah melakukan beberapa gangguan seperti di Puncak, Wamena, Intan Jaya hingga mengarah ke PT. Freeport dan Timika, kami berkomitmen terus menyusun bagaimana cara bertindak untuk mengatasi pok ini,” ujarnya.

Kapolda berharap masyarakat juga ikut membantu, karena tanpa masyarakat aparat kepolisian akan sulit. Ia mengimbau bila melihat ada pelaku – pelaku yang berkeliaran di wilayah agar segera diinformasikan pertama pada Polisi serta kepada semua pihak janganlah memutarbalikan fakta yg seakan – akan polisi tidak melakukan upaya tindakan hukum.

“Kami berencana akan ke Dogiyai yang mana saat ini Bupati Dogiyai, Wakil Bupati Nabire dan Kapolres Nabire sudah mengeluarkan release/statmen dimana kasus tersebut murni laka lantas namun karna salah tafsir dari masyarakat sehingga mereka menghakimi supir truk, kami sudah melakukan tindakan hukum,” katanya.

Menurut dia, wilayah Dogiyai agak sulit ditempuh karena memakan waktu perjalanan selama enam jam dari Nabire hingga menyulitkan perbantuan dan wilayah ini juga merupakan lintasan Nabire – Paniai dengan kecenderungan kendaraan berkecepatan tinggi.

“Kita berharap kepada semua pihak dapat menerima karena kejadian itu diluar kendali, terhadap anggota yg ada di TKP kita sudah periksa dan pada prinsipnya mereka lalai dan tidak segera menolong terkait hal itu saya bertanggung jawab,”ujarnya.

Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengatakan, dari beberapa rangkaian kejadian yang terjadi ini merupakan siklus kekerasan dimana kekerasan itu terjadi menggunakan senjata, oleh karena itu Komnas HAM menyampaikan keperihatinan karena mengakibatkan adanya korban meninggal dunia.

Lanjut dia, sejak lama hak rasa aman bagi orang-orang di wilayah pedalaman sangat terganggu dengan adanya kelompok bersenjata yang terus melakukan tindakan kekerasan dan intimidasi.

“Kita meminta kepada otoritas sipil seperti Bupati, Ketua DPRD dan stakeholder seperti masyarakat adat, ondoafi dan kepala suku serta pihak gereja agar dapat saling berkumpul/duduk bersama mencari solusi dalam menghentikan semua pihak kekerasan,” katanya.

“Saya juga minta kepada kelompok sipil bersenjata untuk tidak membabibuta dan melakukan tindakan – tindakan kekerasan dengan menjadikan masyarakat sebagai tameng yg nantinya mereka akan menjadi korban,” ujarnya.

Frits mengatakan, perlunya penghargaan bagi mereka yang telah gugur dalam tugas, dalam definisi Undang-undang Nomor 39 menyebutkan bahwa setiap perbuatan seseorang atau kelompok seseorang atau aparat tindakan yang melakukan hilangnya hidup seseorang maka itu termasuk pelanggaran HAM, dimana kelompok bersenjata tersebut harus bertanggung jawab atas tindakan kekerasan yang telah menghilangkan nyawa seseorang.

Tindakan brutalisme yang dilakukan kelompok di Dogiyai, menurut dia, adalah kasus kriminal oleh karena itu perlunya tindakan hukum guna untuk memastikan perbutan tersebut.

“Kasus ini akan di investigasi oleh Komnas HAM dimana adanya korban yang dianiaya didepan anggota Polisi hingga meninggal. Saya berpesan bagi semua pihak yang ada di Dogiyai dan di luar agar menahan diri dengan memberikan kesempatan kepada kepolisian untuk mengungkap kasus tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Mimika AKBP I Gusti Gde Era Adhinata mengaku sangat berduka cita atas gugurnya anggota Polri dimedan tugas.

“Tentunya kami akan melakukan penyidikan dan penyelidikan. Kami sudah mengetahui pelakunya yang mana sama melakukan penyanderaan para guru kemarin,” katanya.

“Sebagai aparat TNI/Polri, kami tidak akan memberikan kesempatan kepada mereka dalam pergerakan dan kami tetap melakukan pendekatan terhadap masyarakat sipil dengan harapan dapat bekerja sama menjaga keamanan di Tembagapura maupun di Timika,” tambah dia.

Sebelumnya dikabarkan, Bharatu (Anumerta) Doni Priyanto, anggota Brimob Resimen III Jakarta yang tertembak oleh KKB Kali Kopi pimpinan Jony Botak di Jipabera, sekitar Kampung Aroanop, Distrik Tembagapura, Mimika, pada Jumat (28/2) petang. (Andika Pamanggori/ma)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

− 6 = 2