Perdasus nomor 9 tahun 2019 diuji materi ke MA oleh warga Mamberamo

Papuaunik, – Perdasus nomor 9 tahun 2019 tentang tata cara pengisian keanggotaan DPRP yang ditetapkan melalui mekanisem pengangkatan 14 kursi periode 2019-204 kepada Mahkamah Agung (MA) oleh sejumlah warga Mamberamo dan Yapen.

Kuasa hukum dari warga Mamberamo dan Yapen itu, Yan Christian Arebo mengatakan pengajuan uji materi terhadap Perdasus nomor 9 tahun 2019 sudah dilalakuan pada Selasa (18/02) pagi di MA Jakarta.

“Sudah, kami sudah ajukan uji materi Perdasus nomor 9 tahun 2019 ke MA,” kata Yan Christian Arebo SH, MH mengaku tengah didampingi Achmad Syahrul SH, MH dan Muhammad Romadona SH, lewat telepon seluler.

Yan yang juga merupakan Ketua Pemuda Adat Papua itu mengungkapkan ada sejumlah hal yang menjadi pertimbangan untuk mengajukan uji materi terhadap Perdasus nomor 9 tahun 2019 ke MA, diantaranya membandingkan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) periode lalu dengan periode 2019-2024.

Anggota DPRP jalur pengangkatan periode lalu, kata dia, menggunakan acuan Perdasus nomor 6 tahun 2014, namun pada seleksi anggota DPRP jalur pengangkatan periode 2019-2024 mengacu pada Perdasus nomor 9 tahun 2019, sehingga ada sejumlah perbedaan.

Perbedaan yang ditemukan diantaranya soal panitia seleksi (pansel) daerah pengangkatan (dapeng) pada kabupaten/kota yang dalam seleksi pengisian anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan.

Dimana dalam Perdasus nomor 9 tahun 2019 yang digunakan sebagai acuan terbaru, pansel ditingkat dapeng tidak ada, tapi yang berlaku adalah pansel tingkat provinsi. Sehingga pengawasan yang akan dilakukan sudah pati menjadi rancu.

“Apalagi panselnya ini dibentuk oleh gubernur bukan lagi dibuat oleh panitia khusus atau panitia kerja ataupun kelompok kerja di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan ada keterlibatan unsur pemerintah dalam pansel tingkat provinsi yakni para ASN dari Kesbangpol Provinsi Papua yang dilibatkan,” katanya.

“Bagaimana bisa Kesbangpol yang notabene adalah ASN dibawah kendali gubernur, itu dilibatkan dalam pembentukan pansel provinsi. Ini namanya pansel tidak mandiri atau independen, padahal nantinya mereka diawasi oleh DPRP terpilih dengan mekanisme pengangkatan,” ungkapnya.

Ia juga mengemukakan bahwa dengan terjadi perubahan dapeng khususnya wilayah adat Saireri, yang semula itu berdasar pada Perdasus nomor 6 tahun 2014 sebagaimana dirubah Perdasus nomor 7 tahun 2016 itu meliputi Kabupaten Mamberamo Raya, Waropen, Kepualauan Yapen, Biak Numfor dan Supiori.

Tapi dalam Perdasus nomor 9 tahun 2019, wilayah adat Saireri ini berubah, tanpa Kabupaten Mamberamo Raya yang kemudian dimasukan dalam wilayah adat Mamta.

“Dari sini landasan hukum memindahkan Mamberamo Raya ke Mamta itu apa? Harus dibuktikan, begitu. Perubahan ini juga mengakibatkan jumlah pengangkatan anggota DPRP yang tadinya untuk wilayah adat Saireri berjumlah tiga kursi, kini menjadi dua kursi. Karena satunya berpindah ke Mamta,” ujarnya.(Ian/dsb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

44 + = 54