Paradoks Kasus Wahyu Setiawan Komisioner KPU RI antara Tipikor, Etik dan Praperadilan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu, 8 Januari 2020.

Wahyu terlibat dalam kasus Harun yang merupakan caleg PDIP Dapil Sumatra Selatan I nomor urut 6 Dapil Sumsel I tersebut meliputi Kota Palembang, Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Kota Lubuklinggau. Namun, Harun gagal pada Pileg 2019.

KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji penetapan Anggota DPR RI Terpilih tahun 2019-2024.

Dalam kasus ini, Wahyu dan Agustiani disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Harun dan Saeful sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal yang paling mengagetkan saya ketika KPU dan Bawaslu sama – sama melapaorkan saudara WS, saya sempat berpikir keras apa dasar aduan Bawaslu dan KPU ke DKPP?

Apakah saudara WS suda terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Seperti yang sudah di sangkana oleh lembaga anti rasua ini.

Asas praduga tak bersalah.

Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

”Sedangkan dalam UU Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

”Jika Bawaslu dan KPU ingin mengadukan saudara Wahyu Setiawan maka harus mengedepankan asas praduga tak bersalah, jika kita ingin menegakan hukum jangan sampai kita melanggar hukum, jika kita menegakan aturan maka kita memastikan semua instrumen penegak hukum tidak boleh keluar dari aturan dan norma hukum yang berlaku”.

Tempuh Praperadilan.

Jika kita melihat kasus yang melilit suadara Wahyu Setiawan maka ada intrumen hukum yang bisa ditempuh yaitu dengan melakukan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK).

Menurut pasal 1 angka 10 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang, sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.

Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Jika Hakim Menimbang bahwah penetapan tersangka saudara Wahyu Setiawan yang dilakukan termohon (KPK) untuk menetapkan pemohon(Wahyu Setiawan ) jadi tersangka tidak sesuai prosedur atas ketentuan UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK dan KUHAP, SOP KPK.

Maka penetapan pemohon Wahyu Setiawan sebagai tersangka tidak sah, Bagaimana dengan beban moral keluarga saudara yang di tanggung WS yang suda terlanjur buruk di mata publik rakyat indonesia? Bagaimana dengan KPU dan Bawaslu yang melakukan aduan ke DKPP jika saudara WS memenangkan praperadilan atas kasus yang di sangkakan?,dengan dasar apa KPU dan Bawasalu melakukan aduan etik ke DKPP?

Menurut hemat penulis biarkanlah KPK yang membuktikan di pengadilan apa yang suda di sangkakan jika saudara WS terbukti secarah sah dan meyakinkan maka, hasil putusan pengadilan Bawaslu dan KPU bisa di jadikan sebagai objek dan terpenuhinya syarat materil aduan ke DKPP.

Maka saudara Ws bisa melakukan Praperadilan terlebi dahulu ,sebelum melakukan sidang di pengadilan apalagi Etik di DKPP, jangan sampai putusan Etik DKPP mendahului putusan pengadilan Tipikor karena bisa berdampak pada putusan double jeopardy?
Wallahu A’lam Bisshowab.

Penulis adalah Komisioner Bawaslu Kabupaten Jayapura.

Nasarudin Sili Luli

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

53 − 52 =