Pejabat Jakarta menganggap isu HAM di Papua biasa saja

Saya selalu heran dengan sikap pemerintah Pusat terhadap isu-isu dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Bara), dianggap sepele dan biasa-biasa saja. Sehingga tidak pernah respon dan menangani dengan serius.

Sedangkan arus di dunia internasional terhadap dugaan pelanggaran HAM di Papua, sangat kuat dan terekspos di media internasional.

Saya melihat dan membaca berita-berita media nasional di Jakarta, membangun isu bahwa seolah-olah Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge mundar dari jabatanya, mungkin karena berpihak kepada kelompok OPM atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

Disini perlu anda ketahui bahwa Wentius Nimiangge menyatakan sikap mundur dari jabatan sebagai Wakil Bupati Nduga bukan karena termakan dengan isu politik Papua merdeka atau berpihak kepada kelompok OPM/TPNPB, karena waktu itu saya ada disana ketika pernyataan lepas dari jabatan.

“Sikap Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge yang menyatakan dirinya akan lepaskan dari jabatan, berarti bukan karena terprovokasi dengan isu Politik Papua Merdeka, tetapi ia menyatakan sikap sebagai seorang pimpinan yang ingin mau jadi korban demi rakyatnya yang sedang mengalami korban jiwa disana”.

Karena kita ketahui, sejak terjadi pembantain terhadap karyawan PT Istaka Karya di Gunung Kabo, Distrik Dal, Kabupaten Nduga, pada 2 Desember 2018. Selanjutnya pada 4 Desember 2019, dilakukan “operasi militer” hingga sampai rayatnya telah ditembak dan dibunuh.

Kemudian terjadi pengungsi besar-besaran hingga sampai masyarakat melarikan diri ke hutan-hutan dan daerah tetangga, bahkan sampai ada yang meninggal di hutan dan meninggal ditempat pengungsian dibeberapa kabupaten tetangga.

Sampai hari ini catatan kami, ada sekitar 241 warga masyarakat sipil dari Kabupaten Nduga jadi korban jiwa, warga non Papua sekitar 17 orang mengalami korban jiwa. Empat orang diduga hilang disekitar Gunung Kabo, yang hingga kini hari ini belum ditemukan. Jumlah Keseluruhannya telah mencapai 262 korban jiwa.

Mereka ini adalah status sebagai masyarakat sipil yang sebenarnya tidak tau masalah apa-apa dan kemudian mengalami korban jiwa. Dampak dari “operasi militer” yang dimaksud.

Menurut saya terkait “operasi militer”, pemerintah Nduga sudah berkali-kali sampaikan kepada Pemerintah Pusat, untuk melakukan penarikan pasukan dari non dan organik.

Namun, Pemerintah Pusat tidak pernah menanggapi dengan serius apa yang disampaikan oleh pemerintah daerah dan hal itu dianggap biasa-biasa saja, lalu semua memilih diam tidak mau respon usulan yang disampaikan oleh pemerintah setempat.

Pemerintah Provinsi Papua, Gubernur Papua, MRP, DPRP, juga telah menyampaikan sikap yang sama juga kepada pemerintah Pusat, untuk melakukan penarikan pasukan, namun tidak pernah dipenuhi dan ditanggapi juga oleh pejabat atau pentingi di Jakarta termasuk saudara Hendropriyono.

Pandangan saudara Hendropriyono jauh berbeda dengan sikap yang diambil oleh saudara Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge.

Saya sebagai Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (Pemerhati HAM) Theo Hesegem memiliki kartu pembela HAM internasional menyarankan agar saudara Hendropriyono perlu ketahui bahwa Wakil Bupati Nduga yang telah menyatakan mundur dari jabatannya itu, menunjukan sikap dari prikemanusiaan dan prikeadilan sebagai seorang pemimpin karena rakyatnya sedang mengalami korban (ketidakadilan).

Dan hal itu menurut seorang Pembela HAM, jika kita lihat dari sisi kemanusiaan tidak salah, karena dia sebagai seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyat, siap menyatakan mundur dari jabatannya karena demi rakyatnya yang sedang mengalami krisis kemanusiaan yang luar biasa, hingga sampai nasib warga penduduknya tidak jelas dan tergantung di kabupaten lain.

Dari kaca mata kemanusiaan kita layak untuk memberikan aspresiasi yang sangat tinggi kepada beliau, karena beliau nyatakan mundur bukan karena kepentingan jabatan politik praktis, tetapi berani meletakan jabatan sebagai wakil bupati hanya demi kepentingan kemanusiaaan terhadap masyarakat Nduga dan Papua pada umumnya.

Menurut saya, siapapun pemimpin yang mencintai rayatnya pasti ia akan meletakan jabatannya, karena demi kepentingan rayatnya, dan dia adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang sejati dan pemimpin yang bijak, dan pemimpin yang luar biasa, dari sisi kemanusiaan.

Menurut Pembela HAM itu, Wakil Bupati Nduga adalah merakyat, pahlawan kemanusiaan yang sejati, dan dihargai dan di hormati oleh semua orang, karena dia berani dan siap meletakan dan mengorbankan dirinya untuk demi kepentingan masyarakat Nduga.

Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (Pemerhati HAM)

Direktur Eksekutif

Theo Hesegem

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 38 = 41