SDM Unggul Indonesia maju, guruku sayang, guruku malang

Pelantikan kepala SMA/SMK/SLB ; Gubernur Papua tertipu, Kabid Guru dan Tenaga Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Papua harus bertanggungjawab.

Belum habis tahun 2019; kita masih ingat tema HUT RI ke-74, SDM Unggul Indonesia Maju. Betapa upaya keras pemerintah pusat dalam hal ini Presiden RI Ir H Joko Widodo dalam mengembangkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagaimana dalam prioritas program kerja presiden untuk 5 tahun mendatang ditindaklanjuti dengan menyiapkan fasilitas dan SDM dalam hal ini guru dan tenaga kependidikan.

Hal ini dikuti oleh Provinsi Papua dengan dilantiknya 317 kepala sekolah SMA/SMK/SLB se-Provinsi Papua di Gedung Negara Dok V Kota Jayapura oleh Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP MH pada tanggal 11 Desember 2019.

Gubernur Papua Lukas Enembe berpesan dalam acara pelantikan tersebut bahwa tugas kepala sekolah bukan lagi sebagai tugas tambahan tetapi adalah tugas pokok dan juga gubernur berjanji pada tahun 2020 dari setiap sekolah mengirim siswa yang paling berprestasi, maka akan ada siswa 317 yang akan disekolahkan ke luar negeri.

Hal ini bertolak belakang dengan Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Provinsi Papua yang memanajemeni pergantian kepala-kepala sekolah SMA/SMK/SLB. Kesalahan besar yang dilakukan oleh Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan adalah dimasukannya unsur politik dalam pergantian kepala-kepala sekolah tersebut.

Hal berikut adalah pergantian kepala sekolah tidak sesuai dengan Permendikbud RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala šekolan. Dimana dalam Bab 1; Pasal 2 ayat l Guru dapat menjadi bakal calon Kepala Sekolah apabila memenuhi persayaratan sebagai berikut:

  1. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-V) dari program studi yang terakreditasi paling rendah B.
  2. Memiliki sertifikat Pendidik.
  3. Guru PNS memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang IIl/c.
  4. Pengalaman mengajar paling singkat 6 tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK/TKLB memiliki pengalaman mengajar paling singkat 5 tahun di TK/lKBL.
  5. Memiliki hasil penilaian prestasi kerja guru dengan sebutan paling rendahBaik selama 2 tahun terakhir.
  6. MemilikI pengalaman manejerial dengan tugas yang dilaksanakan. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  7. Tidak pernah menjadi tersangka atau terpidana.
  8. Berusia paling tingg1 56 tahun.

Sementara untuk menjadi seorang kepala sekolah itu harus melalui seleksi calon kepala sekolah dan juga harus melalui penguatan atau kegiatan penguatan kepala sekolah, setelah lulus baru bisa diangkat jadi kepala sekolah.

Dalam hal pelantikan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi melalui Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) diketahui bahwa tidak melalui sebuah proses formal sesuai dengan mekanisme Permendagri Nomor 6 tahun 2018 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

Untuk itu, LSM KAMPAK Papua selaku LSM Anti Korupsi di Tanah Papua saat ini melakukan advokasi kepada sejumlah guru-guru yang mengalami ketidakadilan dalam tugas dan tanggung jawab mereka sebagai kepala sekolah yang diganti tanpa ada catatan merah. Menurut catatan LSM KAMPAK Papua bahwa ada kasus-kasus di lapangan seperti :

  1. Kasus Pergantian Kepala Sekolah SMA Negeri Waren, Kabupaten Waropen
  2. Kasus Pergantian Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Biak, Kabupaten Biak Numfor
  3. Kasus Pegantian Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Sentani, Kabupaten Jayapura

Dari sejumlah kasus pergantian kepala sekolah di sejumlah sekolah di beberapa kabupaten ini, sangat mengganggu jargon SDM Unggul Indonesia Maju dan juga 5 Program Prioritas utama Presiden Ir H Joko Widodo yakni Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Intrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Selanjutnya, KAMPAK Papua menilai bahwa Gubernur Lukas Enembe, sudah sinkron dengan program priontas Presiden Jokowi, tetapi beda hal dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua melalui Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan.

Pelantikan pada 11 Desember 2019, sarat nuansa politik kepentingan dan KAMPAK Papua menduga bahwa Kabid GTK Dinas Pendidikan Provinsi Papua tidak paham aturan. “Ini yang kami sebut GAGAL FOKUS; sadar tidak sadar bahwa kita orang papua asli merusak pembangunan SDM Orang Asli Papua sendiri”.

“Ya kalau mau ganti silahkan saja, tetapi itu semua ada aturan dan mekanismenya, jangan mentang-mentang Kabid GTK dan stafnya di provinsi lalu seenak dengkul saja mencopot kepala-kepala sekolah seenak mereka tanpa melandasi aturan mainnya”.

Kekesalan yang ditimbulkan dilapangan adalah; sistem dan pola pendidikan yang sudah dan sedang dibangun oleh kepala-kepala sekolah dengan berupaya keras membangun SDM di sekolah masing- masing, tiba-tiba diganti. Ini kan namanya menghancurkan apa yang sudah baik dan bagus di lapangan.

Hal berikut juga, KAMPAK Papua tidak melihat ada tim dari GTK Dinas Pendidikan Provinsi Papua yang professional, yang turun melakukan survey benar-benar, sesuai Permendagri Nomor 6 Tahun 2018. Mereka turun asal dia itu, teman atau keluarga ya sudah nanti dia dilantik untuk ganti kepala sekolah yang lama.

“Apakah mereka tim itu benar-benar tahu aturan dan apakah golongan dan kepangkatan mereka lebih tinggi dari jabatan kepala sekolah yang diemban oleh guru-guru; tidak juga. Mereka malah dibawa pangkat dan golongannya, tetapi membuat seakan-akan mereka segalahnya”.

Padahal sadar tidak sadar mereka merusak sistem yang ada yang sudah dibangun susah paya oleh para kepala sekolah dan guru-guru dilapangan. Masa kepala sekolah yang baik dan bagus diganti ? Inikan bodoh namanya, kita merusak apa yang mereka sudah buat bagus dan baik untuk warga belajar di sekolah tersebut, kenapa tiba-tiba diberhentikan tanpa ada kesalahan.

Jika ada kepala sekolah yang nakal, nah baru dicopot, itu benar. Masa yang salah dibenarkan yang benar disalahkan; ini namanya kita merusak sistem pendidikan di atas Tanah Papua.

Oleh sebab itu, KAMPAK Papua meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Gubernur Papua Lukas Enembe supaya meninjau kembali SK Pelantikan sejumlah kepala-kepala sekolah yang dirugikan dan dikorbankan. Karena tanpa guru anak-anak Papua ini mau dikemanakan masa depannya.

KAMPAk Papua juga sesalkan jika Dinas Pendidikan Provinsi Papua hanya bicara dan tidak mengindahkan jargon pendidikan SDM Unggul Indonesia Maju.

Semangat Gubernur Lukas Enembe harus di dukung dengan tindakan yang benar dilapangan. Demikian.

Abepura 20 Desember, 2019.

Koordinator Umum KAMPAK Papua Dorus Wakum, Sekretaris Jenderal KAMPAK Papua Johah Rumkoren dan Koordinator Forum Peduli Kawasan Byak (FPKB) Maikel Awom.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

87 − = 78