Aktivis antikorupsi bantah pernyataan eks Kadis Pendidikan Biak Numfor

Papuaunik, – Aktivis antikorupsi Johan Rumkorem yang juga alumni Universitas Trisakti Jakarta membantah pernyataan mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor Lot Yansenem terkait penggunaan dana Otsus untuk kegiatan guru kontrak tahun anggaran 2016.

“Saya kira apa yang diungkapkan saat jumpa pers dengan awak media pada 28 November 2019 itu tidak benar,” katanya Johan Rumkorem dalam siaran pers yang diterima Papuaunik.com pada Minggu (1/12).

Saat jumpa pers, kata Johan, mantan Kadis Pendidikan Kabupaten Biak Numfor Lot Yansemen mengatakan bahwa dana guru kontrak tahun 2016 sebesar Rp7,3 miliar, masih utuh dan tidak digunakan. Sementara tahun 2017 sebesar Rp10 miliar sama sekali (Lot Yensenem,red) tidak tahu karena saat itu sudah tidak jadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor karena diganti akhir Desember 2016.

“Saya diganti bulan Desember 2016 sebagai Kepala Dinas Pendidikan, dana guru kontrak tahun 2016 Rp7,3 miliar saat itu dan utuh, dan tahun 2016 sebesar Rp10 miliar saya sudah tidak kepala dinas. Karenanya bagi teman-teman atau siapa saja yang seolah-olah mengiring saya dalam kasus ini saya tantang untuk memberikan data akurat,” kata Lot dalam konferensi pers, diulangi oleh Johan.

Johan yang juga Sekjen LSM KAMPAK Papua mengatakan penggunaan dana Otsus untuk guru kontrak dilakukan sejak tahun 2015, 2016 dan 2017.

“Untuk itu, kepada siapapun yang menyampaikan ke publik harus juga dengan data dan bukti, selama inikan pihak penegak hukum meminta dokumen ke Pemkab Biak, malah tidak mau diberikan, padahal pasal 52 dan 53, UU nomor 14 tahun 2008 sudah jelas, kenapa tidak mau dikasih dokumenya,” katanya.

“Kami sudah melakukan investigasi di lapangan terkait guru kontrak daerah (GKD) tidak menerima gaji selama 2 tahun, yaitu tahun 2015 dan 2017, padahal mereka sudah mengabdi kepada negara, namun haknya tidak diterima, apalagi ini dana Otsus, jadi sekali lagi, jangan tipu publik, kalau mau bangun daerah harus transparan,” katanya.

Ia mengira misi seorang kepala daerah atau pemimpin bangsa itu sangat jelas, dimana tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparansi keuangan dan pemerintahan yang inovativ.

“Pada prinsipnya kami mendukung penuh visi Bupati Biak dan Presiden Jokowi. Hanya saja kami tidak suka pernyataan yang selalu menggiring sesuatu yang merugikan keuangan negara dan kesejahteraan sosial. Sekali lagi, kami sampaikan bagian ini karena melalui bukti buku tabungan rekening yang ada, pihak GKD sudah menerima gaji berdasarkan SPK yang ada, berdasarkan bukti yang ada senilai Rp2,4 juta/bulan per GKD,” katanya.

Berdasarkan Daftar Perencanaan Anggaran (DPA) TA 2016 untuk Dinas Pendidikan senilai Rp7,8 milyar, buka Rp7,3 milyar. Sementara pada tahun anggaran 2016 sudah terbayarkan melalui rekening masing-masing, dibuktikan melalui surat perjanjian kerja.

“Contoh Nomor: SPK – GKD/001/XII/2015, dalam pasal 2 sesuai SPK bahwa pihak GKD mulai bekerja pada tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 desember 2016, nilai yang dianggarkan untuk kesepakatan ini senilai Rp2,4 juta/bulan per GKD tapi tidak semuanya karena masih ada pemotongan Rp100 ribu di bank.

“Jadi, pihak GKD hanya menerima Rp2,3 juta/bulan per GKD saja. Makanya, kami melaporkan pemotongan ini ke pihak penegak hukum, tapi kalau mantan Kadis Pendidikan sampaikan anggran 2016 masih utuh sampai sekarang itu tipu, bohong, dan jangan tipu publik,” tegas johan.

“Ada bukti kok. Bukti berupa rekening koran di Bank Papua, berarti ini menandahkan bahwa ada pembayaran guru kontrak,” sambungnya.

Johan menambahkan pihaknya sudah melaporkan kasus ini kepada Kejaksaan Negeri Biak Numfor dn Kejati Papua agar menelusuri pemotongan dana sebesar Rp100 ribu/GKD, karena ada 263 guru kontrak yang di pekerjakan di lingkungan Pemkab Biak Numfor, apalagi ini dana Otsus.

“Lagian kami meminta pihak Kajati Papua segera telusuri dana guru kontrak tahun 2015, 2016 dan 2017. Kalau ada dana yang masih utuh sejak tahun 2016, segera di telusuri,” katanya.

Kata dia, sangat aneh sekali kalau ada dana yang mengendap di kas daerah hampir 3 tahun berjalan. Yang menjadi pertanyaan, cara menyimpannya bagaimana? Padahal APBD ditetapkan hanya sekali dalam tahun anggaran berjalan.

“Kok lama sekali mengendapnya, apa dasar hukumnya? Kalau memang itu masuk dalm Silpa, kenapa tidak dibayarkan pada tahun sebelumnya atau pada 2017? Apakah dana Rp7,3 milyar itu tercatat dalam APBD perubahan TA 2017? Kalau memang itu tercatat dalam Silpa kenapa tidak muncul di APBD perubahan,” katanya dengan nada tanya.

Menurut dia, biasanya dana Otsus yang sudah masuk dalam kamar Silpa, itu sudah berubah menjadi pendapatan daerah, dan tercatat sebagai utang untuk membayar kegiatan-kegiatan yang belum selesai pada tahun sebelumnya.

“Nah, kenapa tidak muncul di APBD perubahan? Kami meminta kepada Kajati Papua agar memanggil mantan Kadis Pendidikan Lot Yansenem untuk diperiksa atas pernyataanya terkait dana guru kontrak TA 2016 senilai Rp7,3 milyar yang sampai saat ini menurutnya dananya masih utuh dan tidak digunakan,” katanya.

“Kalau dananya masih utuh dan tidak digunakan, pertanyanaan sederhana saja. Dananya simpan di rekening mana, dan siapa pemilik rekening itu. Saya kira setiap tahun anggaran selalu ditetapkan anggarannya untuk tahun berjalan, kok dananya masih utuh dan tidak digunakan sampai 3 tahun, cara menyimpan anggarannya gimana, kan aneh..!! Mohon maaf yah, kami bicara disini tidak nantang siapa-siapa, kami hanya mendepankan undang-undang Negara RI,” sambungnya.

Ia berpendapat bahwa tujuan negara membuat UU Tindak Pidana Korupsi adalah untuk menyelamatkan keuangan negara, mempercepat pembangunan nasional dan kesejahteraan sosial.

“Jadi, kita semua mendukung upaya penyelesaian kasus-kasus korupsi di Biak numfor dan memberikan dukungan penuh kepada pihak Kejaksaan, Kepolisian dan KPK untuk menyelesaikan persoalan korupsi,” tegas Johan.(Ian/dsb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

53 + = 59