Diduga kader KNPB calon anggota DPR Papua

Papuaunik, – Diduga sebagai kader Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan juga ikut menolak bantuan sosial dari Kemensos untuk pengungsi Nduga, NG menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang akan segera dilantik pada akhir Oktober 2019.

Berdasarkan berbagai informasi data yang didapatkan pada Senin, NG diketahui merupakan Ketua KNPB Wilayah Nduga dan masuk menjadi kader partai pendatang baru dalam kancah pemilu 2019.

Dalam partai baru tersebut, NG meraup suara cukup banyak sehingga mengantarkannya menjadi wakil rakyat dari Dapil VI dalam pemilu lalu.

Komisioner Bawaslu Papua Ronald Manoach ketika dikonfirmasi pada Sabtu pekan lalu mengaku tidak mengetahui hal tersebut secara pasti.

“Saya belum tahu soal hal ini. Tapi jika benar lolos maka hal itu merupakan internal partai pengusung,” katanya via telepon seluler.

Sementara, Ketua KPU Provinsi Papua Theodorus Kossay yang dikonfirmasi awak media lewat pesan singkat dan media sosial, tidak menjawab pertanyaan yang dilayankan.

Namun, Ketua Partai Perindo Provinsi Papua Habel Melkias Suwae yang dihubungi via telp, enggan menangapi lebih jauh.

“Silahkan tanya kepada pihak yang berwenang, yakni KPU dan yang mengeluarkan SKCK, saya tidak mau komentar lebih lanjut,” kata HMS, sapaan akrab mantan Bupati Jayapura dua periode itu.

Secara terpisah, Mendagri Tito Karnavian ketika ditemui wartawan disela-sela peresmian Jembatan Youtefa dan dikonfirmasi hal tersebut mengatakan jika NG terpilih secara sah dan sesuai dengan aturan, maka berhak untuk menjadi wakil rakyat.

“Normatifnya masuk (jadi wakil rakyat di DPRP) yah, begitu. Kalau seandainya anggota KNPB, yah ini kan belum menjadi organisasi terlarang,” katanya.

Menurut mantan Kapolri yang dua kali mengemban tugas sebagai Kapolda Papua dan Metro Jaya itu, ada bagusnya juga kader tersebut bisa menjadi penyambung lidah rakyat secara konstitusional.

“Dengan masuk kedalam DPRP, dia bisa menyampaikan aspirasinya secara konstitusional. Jika, terbukti organisasi itu (KNPB,red) menentang Pancasila dan melakukan aksi-aksi kekerasan secara sistematis bisa saja (dibubarkan,red),” katanya.

Mengenai hal ini, kata Tito, menjadi tugas dari Kapolda Papua dan Panglima Kodam XVII/Cenderawasih untuk mengawasi.

“Soal ini, nantinya akan diserahkan kepada Pak Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih,” katanya.(Ian/dsb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 65 = 70