Dewan Adat Papua tolak soal pengukuhan anak adat

Dewan Adat Papua, adalah lembaga representasi Masyarakat Adat Papua yang berada dan dibentuk berdasarkan otoritas adat setiap suku serta sub suku dan kampung, dalam Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua pada tahun 2002.
Pada Pleno VIII Sidang Dewan Adat Papua telah ditetapkan 3 bentuk Pemberian Gelar Adat, yaitu:

  1. Penobatan,

Penobatan diberikan hanya kepada Pimpinan Adat (Kepala Suku atau Ondoafi, dan lain sebagainya sesuai Daerah dan Suku)

  1. Penghormatan,

Penghormatan diberikan kepada orang Non Papua karena berjasa.

  1. Pelantikan

Kalau untuk pelantikan, maka proses Pelantikan dilakukan didalam Suku tersebut, dan Dewan Adat Papua hanya memfasilitasi serta membuat Berita Acara Pelantikan.

HAK – HAK DASAR

(1) Hak-hak Dasar Masyarakat Adat Papua, adalah seperangkat hak yang sangat mendasar dan erat hubungannya dengan kelansungan hidup (hak Hidup) masyarakat adat sebagai ciptaan TUHAN, seperti yang tertuang dalam Deklarasi Universal PBB tentang Hak Asasi Manusia yang meliputi: Hak Pribadi (personal right), Hak kelompok sosial (social group right), Hak sipil dan Hak politik (civil and political right), Hak mengidentifikasi diri (right of self-identification).

(2) Setiap warga masyarakat adat dan atau seluruh penduduk di Tanah Papua baik secara perorangan maupun secara kelompok dan atas nama lembaga wajib menghargai serta menjunjung tinggi hak-hak dasar Masyarakat Adat Papua atau hak-hak azasi manusia yang berlaku secara universal.

Dan, untuk pengangkatan seseorang menjadi anak adat Papua, adalah menjadi kewenang atau otoritas di tingkat Suku atau Keret, hal ini tidak menjadi kewenangan Dewan Adat Papua di tingkat Wilayah maupun Daerah. Dewan Adat di tingkat Pusat dan Wilayah maupun Dewan Adat Daerah hanya bersifat memfasilitasi untuk klarifikasi atau Sidang Adat.

Untuk pengukuhan bapak JONI BANUA / JONI ROUW sebagai Anak Adat Yapen oleh Dewan Adat Yapen, secara jujur, adil dan bermartabat dapat kita klarifikasi kepada pihak lain, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan prinsip dan norma adat yang berlaku universal pada tatanan adat Masyarakat Adat Papua.

Dewan Adat Papua menolak dan tidak mengakui Pengukuhan itu, jika Pengukuhan tersebut dilaksanakan oleh Dewan Adat Daerah Yapen.

Selanjutnya, yang menjadi dasar penolakan masyarakat adat-otoritas VII Suku di Tanah Adat Yapen, adalah sebagai berikut :

  1. Bahwa struktur keberadaan musyawarah adat (Keret dan Marga) pada wilayah II Saireri Daerah Yapen secara khusus dinilai telah menyimpang dari nilai-nilai struktur kekerabatan adat yang sesungguhnya;
  2. Bahwa struktur keberadaan musyawarah adat (Keret dan Marga) cenderung diperjual-belikan, seperti Esau menjual Hak Kesulungan kepada Yakub;
  3. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2015 pada Tatanan Otoritas VII Suku di Tanah Adat Yapen telah dilaksanakan Upacara Adat Pembatalan/Pencabutan Hak Anak Adat Yapen dari saudara TONNY TESAR yang diberikan oleh Suku Wondau, Wondei, Wonawa Daerah Yapen Wilayah II Saireri karena Pengangkatan sebagai Anak Adat yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Struktur Adat dan Tatanan Otoritas VII Suku di Tanah Yapen dan Tanah Papua pada umumnya;
  4. Bahwa yang menjadi alasan kuat Pencabutan/Pembatalan Hak sebagai Anak Adat Papua terhadap JONI BANUA / JONI ROUW dan keluarganya, adalah karena tidak memiliki Hubungan Darah dengan Orang Asli Papua (Patrilinear maupun Matrilinear) serta Mata Rumah atau Keret pada Tataran VII Suku di Daerah Yapen Wilayah II Adat Saireri;
  5. Bahwa dalam perebutan Calon Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Tahun 2019 – 2024 dari Partai Nasdem, adalah meminta kebijakan Pimpinan Partai Nasden agar dapat menempatkan Orang Asli Papua untuk dapat menempati Jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebagai Pengakuan dan Penghormatan kepada Hak-Hak Adat Orang Asli Papua serta implementasi Otonomi Khusus Papua;
  6. Bahwa sesungguhnya Pencabutan dan Pembatalan Hak Anak Adat Yapen / Anak Adat Papua saudara Tonny Tesar pada tahun 2015 adalah juga berlaku kepada Saudara JONI BANUA / JONI ROUW sebagai Anak Adat Suku Wondau, Wondei, Wonawa Daerah Yapen Wilayah II Saireri;
  7. Bahwa berdasarkan point 1 sampai dengan 6 tersebut diatas, maka kami atas nama Masyarakat Adat (Keret dan Marga) pada Tatanan Adat Otoritas VII Suku diTanah Adat Yapen meminta kepada Ketua Dewan Adat Papua, Majelis Rakyat Papua, Gubernur Papua, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua serta kepada semua pihakuntuk TIDAK MENERIMA dan MENYATAKAN TIDAK SAH Pengangkatan Saudara JONI BANUA / JONI ROUW sebagai Anak Adat Suku Wondau, Wondei, Wonawa Daerah Yapen Wilayah II Saireri.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat diketahui oleh Dewan Adat Papua, Majelis Rakyat Papua, Gubernur Papua, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua serta semua pihak agar setiap Kepala Suku / Pimpinan Adat di Tanah Papua pada otoritas adat masing-masing tidak menggadaikan / menjual Hak Kesulungan dan hak Adat kepada orang lain untuk kepentingan Politik dan Uang.

Serui, 11 September 2019

Tim Asistensi Dewan Adat Daerah

Yapen Waropen

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

93 − = 91