Konflik Papua, antara harapan dan tantangan

Sejak diberlakukan Otonomi Khusus untuk Papua, yang ditandai dengan lahirnya UU No. 21 tahun 2001, tentang Otonomi Khusus. Maka terjadi Restrukturisasi Pranata Sosial yang mampu melegitimasi setiap Anak Papua berkesempatan untuk memimpin dan mengelola sumber-sumber kapital yang ada.

UU Otsus bahagian dari proses politik yang memberikan ruang dan kesempatan kepada Orang Asli Papua (OAP). Mulai bergelindang dalam segregasi nilai sosial yang terlihat satu dengan lainnya saling menegaskan identitas dan integritas wilayah.

Untuk itu, berbagai literatur yg belakangan ini dapat kita kaji bahwa Varian Kultur Masyarakat Papua dapat di bagi menjadi 5 kategori yakni;

Pertama ; Masyarakat Pesisir pantai, dengan pola interaksi sangat majemuk terpolarisasi oleh hubungan kawin mawin dan bisnis mikro terstruktur di pasar tradisional.

Kedua ; Masyarakat Lembah, dengan pola interaksi yang memadukan bahasa verbalistik dan non-verbalistik.

Ketiga ; Masyarakat dengan topografi rawa. Adalah masyarakat yang memiliki karakter kultur, tergantung pada Sumber Daya Alam. Mereka tidak memiliki pola interaksi yang dinamis.

Keempat : Masyarakat pegunungan. Dengan geografi dan topografi yang ekstrim, tantangan yang dihadapi membentuk karakteristik yang segregasi absolute. Sehingga perbedaan pendapat selalu diselesaikan dengan peperangan yang melegitimasi kejayaan sebuah kelompok.

Kelima : Masyarakat perantau atau sering kita disebut masyarakat nusantara, dan atau kaum perantau atau amber. Umumnya memiliki karakter dengan varian cukup banyak. Masyarakat yang menguasai pusat ekonomi mikro.

Untuk itu hubungan antar masyarakat Amber dan Komeng (OAP) terjalin cukup bersahaja. Hal ini dapat dirasakan pada komunitas Masyarakat Pesisir Pantai yang terbuka menerima tranformasi kultur baru.

Dinamika masyarakat baik Amber maupun Komeng, yang ada di Papua saat ini, mulai berubah. Ini sebagai akibat dari keterbukaan informasi yang diyakini, sebahagian besar hoaks, yang dengan itu tidak kita sadari mampu memproduksi ketegangan yang pada akibatnya mengarah pada konflik yang terjadi secara terbuka.

Bayangan diskriminasi dalam sistem ekonomi subsider antara Amber dan Komeng mereposisi pranata sosial, yang selalu memunculkan anggapan Amber menguasai sumber-sumber kapital mikro ekonomi. Sementara Komeng diposisikan sebagai Kompetitor lokal yang lemah.

Dalam paradikma kaum postmodernis, bahwa sistem tata nilai modern, telah mengalami dis-konstruksi dari strukturalisme menjadi posistifisme universalitas. Kontestasi dalam tata ruang yang terbuka akan menghadirkan sikap skeptisme, bagi mereka yang tidak siap berhadapan dengan tatanan postmodernis yang memberikan dampak terhadap pranata sosial segregasi absolute.

Tingkat kebutuhan sandang, pangan dan papan, dalam menghadapi zaman hypper globalis, telah menciptakan budaya konsumerisme atau Kehidupan dengan bergaya mewah akan melahirkan kecemburuan sosial akut ditengah-tengah masyarakat, yang pada akibatnya terjadi ketegangan yang melegitimasi simbol-simbol konflik secara terbuka.

Peran tokoh adat, terasa menjadi penting dalam mereduksi potensi konflik yang ada dalam masyarakat. Hal ini disebabkan, tokoh adat adalah sosok yang dipercaya bergelindang dengan simbol absolusitas mistitisme dalam budaya yang lahir dalam masyarakat secara nomaden.

Dalam menghadapi, pola kehidupan masyarakat, sebagaimana tersebut di atas. Maka kebijakan tata kota menjadi sangat penting. Pada Masyarakat Pesisir, Lembah dan rawa di Papua. Pranata Sosial orisinil yang terlahir dalam pelataran budaya harus dipertahankan sebagai rule model.

Masyarakat tidak dipaksa untuk merubah sistem ekonomi subsider ke sistem ekonomi modernis sehingga perjumpaan antar masyarakat intens. Membangun komunikasi lintas budaya pada pasar-pasar tradisional yang efektif akan berdampak terhadap pranata sosial tanpa segregasi.

Keterbukaan informasi atau sering dikatakan, kemampuan pemerintah dalam memproduksi hoaks positif. Artinya besaran anggaran yang diberikan kepada Pemprov Papua maupun Papua Barat dalam program penguatan Pendidikan, Ekonomi dan Kesehatan serta belanja lainnya.

Seharusnya di publikasikan secara detail melalui Media Cetak, Elektronik dan atau Media Sosial. Hal ini akan mengurangi anggapan negativ Masyarakat terhadap pemerintah pusat. Karena tradisi Masyarakat feodalis selalu menghakimi para elite dari mereka yg terjangkit penyakit penyimpangan perilaku dengan cara-cara menghujat dan mencabut kepercayaan yang diberikan.

Saat ini, semua masyarakat Pantai, Lembah dan Rawa di Papua dan atau Papua Barat, sangat berharap kehidupan kembali normal sebagaiman sedia kala. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana pemerintah mampu merekonstuksi pranata sosial humanis dalam komunitas masyarakat majemuk.

Khususnya Masyarak Pegunungan yang sangat sensitive terhadap nilai-nilai yang melekat pada simbol yang dipandang sangat dijaga dan di hormati. Penanganan konflik setidaknya dapat dilakukan dengan pendekatan budaya, dimana setiap kelompok masyarakat mampu dan dapat memahami budaya yang timbul dan berkembang di tengah masyarakat yang berada di suatu wilayah.

Contoh, di Maluku, “Makan Patita ” sebagai wadah menghilangkan sekat pranata sosial yang ada sebagai akibat Konflik. Untuk itu, “Rekonstruksi Pranata Sosial” dapat dilakukan dengan menghadirkan kegiatan yang melibatkan masyarakat secara luas tanpa sekat sosial segregasi.

Tulisan sebagaimana tersebut di atas, merupakan refleksi dari nilai yang imbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai akibat “Saling membutuhkan satu dengan lainnya” atau adanya Hukum Kausalitas” Humanis.

Jayapura, 29/09/2019

Oleh Si Hitam Manis Pelipur Lara di Timur Nusantara

Dr Hb Idrus Al Hamid,

Si Suara Minor Cendekiawan Poros INTIM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

38 − 30 =