Pengusaha Surabaya keluhkan efektivitas Tol Laut ke Papua

Ilustrasi. Salah satu pelabuhan laut di Indonesia (Dokumen Istimewa)

Papuaunik, – Sejumlah pengusaha di Surabaya, Jawa Timur mengeluhkan efektivitas Tol Laut dari daerah itu ke Papua dan Papua Barat, terutama untuk menyuplai kebutuhan sembako.

Mereka mempertanyakan efektivitas subsidi pada program Tol Laut oleh pemerintah untuk pengiriman barang dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur ke Pelabuhan Agats, Papua dan Pelabuhan Fak-Fak di Papua Barat.

“Sebab, meskipun disubsidi tarif pengapalan barang untuk tujuan tersebut masih sangat tinggi,” kata Budi Alfian, salah seorang pelaku bisnis di Surabaya, Jawa Timur dalam rilis yang diterima redaksi Papuaunik.com di Kota Jayapura, Minggu.

Ia mengatakan program Tol Laut digulirkan oleh pemerintah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan atau disparitas harga. Namun harapan itu masih jauh api dari panggang terutama untuk pengiriman barang ke Papua.

“Kenyataan di lapangan harga-harga barang yang dikirim ke Papua relatif tidak mengalami perubahan yang berarti meskipun pengiriman barang menggunakan kapal-kapal Tol Laut yang disubsidi. Biaya pengiriman masih tetap saja tinggi,” kata Alfian di Surabaya, sabtu (14/9/2019).

Ia mengaku secara rutin mengirim sembako dua kali setiap bulan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ke wilayah Indonesia Timur, terutama ke pelabuhan Agats di Kabupaten Asmat, dan Pelabuhan Fakfak di Papua Barat.

Sembako itu untuk memenuhi kebutuhan pasar di beberapa kota di Papua. Selain biaya pengiriman yang tinggi, mendapatkan kapal Tol Laut juga tidak mudah.

“Penggunaan tol laut tidak semudah yang dibayangkan, karena setiap kami konfirmasi ke ekspedisi atau pelayaran rata-rata dijawab kalau tol laut sudah penuh. Ya terpaksa akhirnya balik ke jalur reguler,” keluhnya.

Sebagai pelaku bisnis, Ia tidak bisa apa-apa ketika tidak ada pilihan lain dalam logistik pengiriman, terutama alternatif pilihan yang lebih ekonomis dalam pengiriman barang. Kondisi tersebut semakin menyulitkan ketika tidak adanya transparansi dalam hal jumlah kuota kapasitas pengangkutan Tol Laut.

“Seringkali jatah kontainer untuk tol laut itu habis, padahal kami pesan itu sudah jauh-jauh hari, hingga dua bulan sebelumnya, tapi tetap saja tidak kebagian,” terang Alfian.

Ia juga menjelaskan selain masih tinggi, tarif Tol Laut yang berlaku di lapangan juga terjadi perbedaan yang cukup besar antara harga pengiriman oleh pihak kapal dengan pihak ekspedisi (EMKL).

Misalnya, untuk pengiriman ke Fak Fak, tarif untuk dry container oleh kapal sebesar Rp 3.809.500 ditambah biaya stuffing di kisaran antara Rp 3 juta sampai Rp 3,5 juta. Sementara tarif yang diberlakukan oleh ekpedisi di kisaran Rp 9 jutaan sampai Rp 11 jutaan.

Adapun untuk tujuan pelabuhan Agats, tarif untuk dry container diberlakukan oleh perusahan pelayaran sebesar Rp 3.327.500, sementara tarif yang diberlakukan oleh ekspedisi bisa mencapai sebesar Rp 15 jutaan.

“Ini butuh tranparansi, sebab tarif pengiriman via tol laut antar ekspedisi bisa berbeda-beda, padahal rutenya sama,” ungkapnya.

Alfian berharap pemerintah pusat terutama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera menindaklanjuti keluhan di lapangan ini agar pelaksanaan subsidi untuk Tol Laut ini berjalan efektif seperti harapan pemerintah.

“Saya selalu mendengar Pak Presiden Jokowi akan mengecek pelaksanaan setiap program pemerintah di lapangan. Saya ingin efektivitas subsidi angkutan barang pada Tol Laut ini juga dicek di lapangan sehingga ada perbaikan kedepan,” pungkasnya.(Ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

40 + = 45