Seruan Dewan Adat Papua

Dalam kaitan dengan hal-hal yang disebutkan di atas, pleno XIV DAP 2019 menyerukan hal-hal sebagai berikut ini :

a. Dalam kaitan dengan tragedi kemanusiaan Nduga, mendesak seluruh masyarakat adat Papua, organ-organ masyarakat sipil di tanah Papua (gereja dan lembaga keagamaan lainnya, lembaga swadaya masyarakat, kelompok perempuan, kelompok pemuda, lembaga bantuan hukum, dan perguruan tinggi), serta organ-organ masyarakat di tingKat nasional, regional dan internasional,untuk mendesak Pemerintah Indonesia memDuka akses bagi badan-badan kemanusiaan independen untuk melaksanakan pelayanan kemanusiaan bagi para korban konflik.

b. Mendesak pemerintah untuk melakukan moratorium pemberian izin bagi pelaku bisnis pengelolaan SDA Papua sebelum pelakubisnis memperoleh persetujuan dari masyarakat adat, bahwa usaha yang akan dilakukan memberikan manfaat jangka panjang dan tidak mengalihkan hak kepemilikan masyarakat adat atas tanah, hutan, dan SDA lainnya.

c. Menyerukan kepada masyarakat adat Papua untuk melakukan pemetaan wilayah adat dan penguatan kapasitas kelembagaan adat, melalui kerjasama dengan pihak-pihak yang berkompeten, demi pengelolaan yang memberikan mantaat kepada masyarakat adat generasi sekarang dan generasi akan datang.

d. Mendesak pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan daerah yang melindungi tanah, hutan, dan sumber daya alam milik masyarakat adat Papua.

e. Mendesak pemerintah untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan bagimasyarakat adat Papua, khususnya dalam penanggulangan penularan HIV/AIDS, malaria, TB, penyakit menular lainnya, dan gizi buruk sampai sesuai dengan standar pelayanan kesehatan nasional/WHO dalam batas waktu tertentu.

f. Menyerukan kepada masyarakat adat Papua untuk membangun masyarakat Papua Adat Besar Bertanggungjawab sesuai dengan nilai-nilai Papua.

g. Mendesak Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan Perdasi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Kependudukan dalam rangka pengendalian migrasi masuk, dan mendesak Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat untuk membentuk dan melaksanakan Perdasi Papua Barat dengan tujuan serupa. Menyerukan kepada masyarakat adat Papua untuk terlibat aktif membantu pemerintah daerah dalam pengendalian migrasi masuk.

h. Mendesak Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat untuk menfasilitasi dan atau mendorong pelaksanaan sensus penduduk Papua yang menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan di Tanah Papua.

i Mendorong parlemen hasil Pemilu Legislatif 2019 di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Tanah Papua, dan para anggota DPR RI dan DPD RI dari Dapil Papua dan Papua Barat untuk membangun komunikasi dengan masyarakat adat Papua bagi perlindungan, pemihakan, dan pemberdayaanmereka.

j. Mendesak pemerintah, DPR RI dan KPU RI untuk membuat regulasi khusus di dalam Undang-undang Pemilu 2024 yang memastikan bahwa selaruh anggota parlemen di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Tanah Papua, serta anggota DPR RI dan DPD RI dari Daerah Pemilihan Papua adalah masyarakat adat Papua. Menyerukan kepada masyarakat adat Papua untuk menggunakan hak politik secara bertanggung Jawab untuk masa depan manusia, tanah, dansumber daya alam Papua.

k. Mendesak penyelenggara Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) untuk membuat regulasi yang memungkinkan para calon bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota pada Pilkada 2020 dan seterusnya adalah masyarakat adat Papua. Menyerukan kepada saudara-saudara dari suku-suku Nusantara di Tanah Papua untuk menghormati dan menghargai hak-hak politik masyarakatadat Papua di atas tanahnya sendir.

l. Mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan pendidikan remedial yang bertujuan meningkatkan kemampuan akademik dan kemampuan lain yang dibutuhkan agar generasi muda masyarakat adat Papua dapat diterima di berbagai pendidikan menengah dan tinggi.

m. Mendesak Pemerintah untuk segera mempertanggungjawabkan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua sejak 2002 kepada masyarakat adat Papua. Menyerukan kepada PGI untuk menindaklanjuti keputusan-keputusan KGM Sorong, Papua Barat. Pleno XIV DAP mengundang lembaga-lembaga keagamaan lainnya untuk memberi dukungan.

Demikian pernyataan dan seruan masyarakat adat Papua dalam Rapat Pleno XIV. Dewan Adat Papua disampaikan untuk menjadi maklum.

2O Agustus 2019

DEWAN ADAT PAPUA

Yan Pieter Yarangga

Ketua Umum

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

73 − 69 =