Inilah pernyataan dan seruan masyarakat adat Papua dalam rapat pleno DAP 2019

Dalam rapat pleno XIV Dewan Adat Papua (DAP) yang berlangsung pada 7 hingga 9 Agustus 2019, di Gedung Balai Diklat BPSDM Provinsi Papua, Jalan Kotaraja Dalam Nomor 100, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura.

Pleno ini adalah forum pengambilan keputusan di bawah Sidang DAP. Di dalam pleno XIV DAP ini telah dihasilkan 10 (sepuluh) ketetapan yang berkaitan dengan program kerja DAP, respon terhadap isu-isu kekinian, dan persiapan pelaksanaan Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua Tahun 2021.

Adapun pokok-pokok pernyataan pleno XIV DAP adalah sebagai berikut:

Pertama, Pleno XIV DAP menyatakan bahwa pemberian izin oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah, demi kepentingan negara, kepada para pengusaha telah berdampak pada terjadinya konflik kepemilikan tanah adat, hilangnya kontrol masyarakat adat atas tanah adat, hilangnya ruang kelola dan akses masyarakat adat terhadap SDA, kemiskinan, serta semakin meningkatnya beban perempuan dan anak. Selain itu, pemberian izin ini telah berdampak pada deforestasi dan perubahan iklim yang merupakan masalah global, regional dan nasional yang harus ditangani segera–hal mana bertentangan dengan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals atau SDGs) yang merupakan komitmen internasional darinegara Indonesia.

Kedua, Atas konflik Nduga, pleno XIV DAP menyatakan keprihatinan yang mendalam atas hilangnya nyawa manusia, harta benda, dan terjadinya pengungsian dalam jumlah besar. Pleno XIV DAP juga sangat prihatin karena anak-anak sulit memperoleh pelayanan pendidikan di pengungsian, demikian pula para pengungs sulit memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan dan ekonomi.

Ketiga, Pleno XIV DAP membahas secara mendalam dan menyatakan keprihatinan atas masalah depopulasi masyarakat adat Papua. Penyebabnya adalah semakin meningkatnya prevalensi HIV/AIDs, malaria, dan TB; meningkatnya angka kematian dan menurunnya angka kelahiran, kemandulan pada Ibu, dan kematian akibat sebab-sebab yang lain. Selain itu, hal ini diperburuk juga oleh kecenderungan keluarga-keluarga Papua untuk memiliki anak dalam jumlah rata-rata dua orang.

Keempat, Pleno XIV DAP menyatakan bahwa pemerintah tidak melaksanakan upaya pengendalian penduduk migran ke Tanah Papua yang telah berdampak pada proses marginalisasi, dan semakin sulitnya masyarakat adat Papua memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, ekonomi dan pelayanan pembangunan lainnya.

Kelima, Pleno XIV DAP menyatakan bahwa Pemilu 2019 tidak mewakili kepentingan masyarakat adat Papua, ditunjukKan dengan komposisi keanggotaan parlemen yang didominasi oleh masyarakat non Papua. Pemilu 2019 juga merupakan suatu kejahatan dan ketidakadilan politik karena mengingkari hak masyarakat adat Papua untuk duduk di parlemen, sebagaimana diamanatkan oleh UU Otsus Papua. Hasil Pemilu 2019 juga melawan prinsip kebhinekaan di Indonesia. Pertambahan penduduk migran di tanah Papua juga menjadi penyebab akibatnya, kebijakan dan program yang akan dihasilkan di waktu mendatang tidak akan berpihak kepada masyarakat adat Papua.

Keenam, Pleno XIV DAP menyatakan bahwa jabatan bupati/wakil bupati serta walikota/wakil walikota merupakan hak politik rakyat Papua yang harus diakui dan dilindungi oleh negara. Hilangnya hak politik masyarakat adat Papua di eksekutif dan ditambah dengan hilangnya hak politik masyarakat adat Papua di legistlatif (lihat angka 5 di atas) menunjukkan bahwa negara tidak konsisten dalam melindungi dan memberdayakan hak-hak masyarakat adat Papua untuk menjadi tuan di negerinya sendiri.

Ketujuh, Pleno XIV DAP memandang bahwa belum tersedia sistem penyiapan dan rekrutmen bagi generasi muda Papua untuk diterima di Akademi Kepolisian, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dan Akademi Militer atau pendidikan kedinasan lainnya. Hal ini berdampak pada kaderisasi dan promosi anak-anaK adat Papua di birokrasi, maupun posisi profesi lainnya.

Kedelapan, Pleno XIV DAP menyatakan bahwa Otonomi Khusus Papua sebagai win-win solution harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah di dalam suatu forum yang representatif di mana masyarakat adat Papua dapat memberikan evaluasinya terhadap pertanggungjawaban tersebut. Hal ini sekaligus menindaklanjuti hasil Konferensi Gereja dan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) pada 2018 di Sorong, Papua Barat. Hasil konferensi tersebut telah diserahkan oleh PGI kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. Joko Widodo.

Bersambung…..

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

72 − = 65