Inilah enam poin permintaan masyarakat adat dan pelaku industri perkayuan

Ketua Forum Lembaga Adat Nawa dari Kabupaten Jayapura. Roberth Rumban (kiri)

Papuaunik, – Enam poin tuntutan dari masyarakat adat dan para pelaku insdustri perkayuan di Provinsi Papua yang disampaikan kepada Tim Komisi IV DPR RI dan mitra kerja ketika bertatap muka di Kota Jayapura, Papua.

Tatap muka yang digelar di kompleks PT Mansinam Global Mandiri (MGM) di Kelurahan Abepantai, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, Jumat (15/2).

Adapun enam poin tuntutan itu adalah :

  1. Segera berikan akses legal bagi masyarakat adat kelola hutan
  2. Segera berikan regulasi mitra usaha antara masyarakat dan pelaku usaha local non HPH
  3. Segera tetapkan NSPK untuk Papua dan evaluasi HPH di Papua
  4. Segera bebaskan kayu masyarakat adat yang dikatakan illegal oleh Gakkum KLHK RI dan hitung berapa kerugian negara untuk selanjutnya dibayar oleh pengirim kayu
  5. Stop bilang kayu dari Papua illegal
  6. Kami ingin segera wujudkan mimpi membangun kawasan industry kayu di Papua

“Harapannya permintaan kami ini bisa dipelajari, dibahas dan dipenuhi oleh para wakil rakyat dan pemerintah pusat,” kata Roberth Rumban, Ketua Forum Lembaga Adat Nawa dari Kabupaten Jayapura.

Tim Komisi IV DPR RI yang diketuai oleh Michael Wattimena yang didampingi tiga rekannya yakni Endro Hermono, Hasanudin AS dan Soleman Hamzah langsung menanggapi permintaan tersebut.

“Baik, kami sudah mendapatkan hal-hal penting atau poin-poin pentingnya. Kami akan segera bahas di dewan dengan melibatkan pemangku kepentingan,” kata Michael.

Senada itu, Soleman Hamzah yang merupakan wakil rakyat dari Dapil Papua mengaku tahu betul apa yang diaspirasikan oleh masyarakat adat dan pelaku indsutri perkayuan tersebut, sehingga hal itu langsung ditanggapi dengan mendengarkan langsung keluhan dan saran yang dimaksud.

“Masyarakat adat ingin kelola hutannya sendiri, tetapi kayu produksi yang mereka bermitra dengan industri kayu, saya dengar tertahan karena dokumen tidak lengkap, ini yang akan kami pelajari dan upayakan agar ada kebijakan,” katanya. (Ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

5 + = 15