Penjelasan Danrem 172/PWY soal hibah tanah dan gelar adat

Danrem 172/PWY Kolonel Inf J Binsar P Sianipar

Papuaunik, – Ini dia penjelasan Danrem 172/PWY Kolonel Inf J Binsar P Sianipar soal hibah tanah 90 hektar di Kabupaten Jayawijaya dan pemberian gelar adat oleh Kepala Suku Besar pegunungan tengah Papua Alex Silo Doga kepada Mayjen TNI GE Supit, Pangdam XVII/Cenderawasih pada akhir September 2018.

“Sebenarnya tanah itu diberikan oleh Tete Alex Silo Doga karena kampungnya belum terlihat pembangunan. Lewat Kodam XVII/Cenderawasih, Tete Alex mempercayakan penyerahan tanah ini kepada kami. Ini yang saya ingin luruskan bahwa tanah itu diberkan bukan untuk dimiliki atau dikuasai oleh TNI atau Kodam Cenderawasih atau untuk dibangun instansi militer,” katanya

Menurut dia, tanah tersebut diberikan dengan harapan TNI lewat Kodam XVII/Cenderawasih bisa mengkomunikasikan pembangunan dengan pihak terkait.

“Jadi bukan untuk dimiliki. Tak ada keinginan dari kami untuk menguasai tanah itu. Sejak tanah itu diserahkan kepada kami, tak pernah ada pengukuran tanah hingga hari ini. Tidak ada bentuk sertifikat tanah yang kami buat, tanah itu diserahkan agar dikelola untuk kesejahteraan rakyat setempat,” katanya.

“Tete Alex, meminta bantuan lewat Kodam Cenderawasih dengan pemberian tanah itu agar dikomunikasikan kepada pihak terkait, yakni pemkab, pemprov atau kementrian dan lembaga untuk membangun daerahnya diatas lahan itu. Tete mau ada sekolah dari SD hingga perguruan tinggi dan sentra ekonomi lainnya seperti pasar dengan harapan daerahnya dapat maju dan lebih baik seperti daerah lain,” katanya.

“Saya apresiasi beliau dan saya katakan bahwa beliau adalah orang yang baik. Kalau terjadi isu diluar bahwa TNI berusaha membangun instansi militer di lokasi itu, saya luruskan masalah ini. Tidak demikian,” katanya lagi.

Mengenai pemberian gelar adat, Binsar sapaan akrab Kolonel Inf J Binsar P Sianipar itu membenarkannya tetapi hal itu bukan atas permintaan.

“Benar. Tapi perlu diingat, pemberian gelar adat juga bukan kemauan kami. Saya klarifikasi tak ada upaya dari kami atau Kodam Cenderawasih meminta gelar itu,” katanya.

Bahkan, kata dia, proses pemberian gelar adat kepada Pangdam Cenderawasih saat itu lewat diskusi yang panjang.

“Sekitar 1-2 minggu dilakukan diskusi oleh para tetua adat, bahkan ada tokoh agama dan pemuda dalam pertemuan seluruh warga pegunungan tengah Papua. Kalau tidak salah tiga kali pertemuan dilakukan untuk pembicaraan gelar adat ini,” katanya.

Binsar mengungkapkan bahwa keputusan pemberian gelar adat itu disepakati oleh seluruh tetua adat dari 29 kabupaten/kota yang ada di Papua, termasuk perwakilan lima wilayah adat. Semua memberikan restu, tak ada penolakan, termasuk tokoh agama yang hadir saat itu.

“Tapi jika gelar adat ini mau diambil kembali, mau dicabut, kami persilahkan dan tidak akan mempersoalkan itu,” katanya. (Ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

− 3 = 2