KPU Papua sosialisasi juknis sistem noken untuk pemilu 2019

Suasana sosialisasi Juknis sistem noken pada pemilu 2019

Papuaunik, – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua mensosialisasikan petunjuk teknis (juknis) sistem noken dalam pemilu legislatif dan presiden 2019.

Sosialisasi itu melibatkan seluruh perwakilan seluruh partai politik, Kesbangpol Provinsi Papua para tim sukses calon presiden dan wakil presiden.

“Untuk bersama-sama membicarakan bobot pada juknis yang ada menuju penyempurnaan, supaya masyarakat memberikan hak politiknya sesuai dengan peraturan,” kata Ketua KPU Provinsi Papua Theodorus Kossay di Kota Jayapura, Papua, Senin.

Dari 14 kabupaten yang ada di wilayah pegunungan tengah, kata dia, 12 kabupaten diantaranya masih mengunakan sistem Noken.

“Ada dua sistem Yang terjadi di Provinsi Papua saat ini, pertama sistem noken dan satunya one man one value,” katanya.

Khusus sistem noken, kata dia, didukung oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan peraturan pemerintah.

“Sistem noken ini yang belum tersosialisasi, apalagi tidak semua distrik mengunakan one man one value, berdasarkan keputusan MK. Seperti pada keputusan nomor 48 dan 81 pemungutan suara yang gunakan sistem noken di Kabupaten Yahukimo di ikuti beberapa Kabupaten,” katanya.

“Serta amandemen pasal 14b berisikan tentang satuan masyarakat yang memiliki adat istiadat. Pada PP nomor 28, pengakuan pemerintah atas hukum adat istiadat, lalu pasal 28b menjadi fokus keputusan MK, dimana pemungutan suara berdasarkan Sistem Noken diperbolehkan di Papua,” katanya lagi.

12 kabupaten yang menggunakan sistem noken adalah Kabupaten Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Nduga, Lanny Jaya, Tolikara, Deiyai, Dogiai, Intan Jaya, Paniai, Puncak, Puncak Jaya dan Kabupaten Nabire.

“12 kabupaten itu masuk wilayah adat La Pago dan Mee Pago,” kata Theodorus Kossay.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Metusalak Infandi berpendapat bahwa pemilihan dengan menggunakan sistem Noken pada tahun lalu, sempat menjadi perdebatan.

“Pengalaman ini merupakan catatan penting untuk pelaksanaan pemilu serentak 2019 ini.

Berkaca pada pengalaman 2018, juknisnya ada tapi tidak sejalan dengan yang ada tertulis dalam juknis, latihan lain, main lain,” katanya.

Menurut dia, ada pihak yang berangapan sistem noken adalah penganti kotak suara, tidak melibatkan pemilih tetapi diwakili oleh kepala suku, atau beberapa orang.

“Tetapi pada saat di MK semuanya terbuka, legalitas kepala suku di perdebatkan, ini yang jadi permasalahan, ada masyarakat tidak mengakui legalitas kepala suku, hal ini menjadi catatan,” katanya. (Ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *