Politik Pilkada dan Kekuasaan

Amoye Pekey sementara bersama-sama warga

Pikada merupakan puncak dari pencaturan politik suatu daerah. Pilkada juga dapat menentukan kualitas suatu pemerintahan yang baik karena pemerintahan tidak terlepas dari dua hal penerima dan pemberi pelayanan. Dalam pencaturan politik ketokohan figur sangat menentukan siapa pemenang dalam pencaturan tersebut.

Sepanjang sejarah peradaban Papua sejak diintegrasikan ke Indonesia, banyak pemimpin dilahirkan dari kelompok kekuasaan yang sentralistik. Pusat punya peran paling besar dalam penentuan suatu kepala daerah, mulai dari Gubernur sampai dengan bupati.

Kita ketahui kekuasaan pemerintahan masa orde baru identik dengan partai penguasa saat itu. Kekuasaan pemerintahan saat itu tersebar di badan badan legislatif dan partai politik. Dua partai besar masa itu ada GOLKAR dan PDI, golkar hadir dengan ketokohan suharto PDI hadir dengan sosok Soekarno kemudian turun kepada Megawati. Kemudian muncul lagi Gusdur dengan pergerakan partai PKB, berikutnya Susilo Bambang Yudoyono muncul dengan partai demokrat.

Perpolitikan tanah air sejak orde lama hingga masa reformasi didominasi dengan pengaruh tokoh dalam pergerakan organisasi partai politik. Ada hubungan yang sangat erat antara ketokohan dan partai, jika kita sebut partai akan terbayang tokoh utama partai tersebut. Partai dan kekuasaan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat di pisahkan.

Semua alat kekuasaan digunakan untuk merebut kekuasaan melalui partai politik. Uang, materi, jabatan, janji – janji kemewahan menjadi taruhannya. Banyak upaya baik hingga menghalalkankan segala macam cara demi sebuah kekuasaan. Hingga saat ini partai banyak memegang kendali dalam pemerintahan, bahkan banyak masyarakat dibeberapa daerah banyak yang dihantui dengan isu politik. Partai politik suda menjadi penentu segalahnya.

Sejak Indonesia menerapkan sistem otonomisasi sebagian besar kewenangan pemerintahan pusat dialihkan kepada pemerintah daerah dalam pemberian otonomi khusus bagi Aceh dan Papua. Pemerintahan daerah mulai mengatur kekuasaan dan membagi kekuasaan itu dalam kebijakan daerah. Rakyat diberikan kewenangan dalam membentuk partai lokal dalam merebut kekuasaan karena sebelumnya kewenangan itu didominasi oleh sistem kekuasaan terpusat.

Kekuasaan pemerintahan adalah untuk merepresentasekan kekuasaan rakyat dalam pemerintahan. Kekuasaan itu adalah kewenangan yang diberikan, kapan saja bisa dialihkan. Ideal kekuasaan harus diimbangi dengan kesejahteraan rakyat. Jika partai politik alat maka pilkada dan kekuasaan adalah proses, tujuannya adalah kemakmuran rakyat. Tujuan kekuasaan adalah menggunakan segala kewenangan dan mobilisasi sumber daya untuk suatu kemakmuran rakyat. Kekuasaan itu digunakan untuk kemakmuran rakyat bukan untuk menguras uang rakyat, dominasi kewenangan jabatan oleh pemegang kekuasaan.

Di beberapa daerah di Papua masyarakat mulai sadar pentingya politik bagi kesejahteraan rakyat. Masyarakat mulai terlibat secara aktif, Masyarakat mulai jelih melihat siapa pemimpin yang baik. Hal ini dilatarbelakangi oleh pengetahuan masyarakat tentang politik yang baik. Pengalaman kepemimpinan yang korup suda menjadi suatu momok bagi masyarakat. Saat ini suda banyak bukti ada banyak penentuan kepemimpinan ditentukan oleh rakyat melalui kedaulatan rakyat, masyarakat mulai bergerak menentukan pemimpinnya.

Beberapa tahun terakhir ini kandidat kepala daerah diusung melalui jalur independen (perseorangan) mulai menjadi alternatif bagi rakyat menentukan pemimpinnya. Sebut saja Bupati Supiori, Bupati Sarmi dibagian pesisir dan Buapti Deyai di bagian pegunungan Deyai. Ketiga bupati ini suda menunjukan bahwa kedaulatan rakyat masih ada tanpa partai politik. Artinya perebutan kekuasaan disaat adanya krisis kepercayaan rakyat terhadap pemimpin atau wakil rakyat dengan cara yang baik masi bisa terjadi.

Amoye Pekey

Monopoli Kekuasaan Big Man Dalam Pilkada

Budaya masyarakat pegunungan tengah Papua yang dikenal dengan sistem kepemimpinan Big man (tonowi) membuat stigma yang punya uang dan partai dia berkuasa berkembang pesat. Mitos pemegang uang dan partai yang akan berkuasa suda bertumbuh semenjak otonomi khusus di Papua. Ketika banyak anggaran otsus mengalir di masyarakat pada saat yang bersamaan pula kepemimpinan big man ( tonowi ) bergeser dari tradisional dan modern. Kepemimpiann big man sering sisebut dengan pria berwibawa.

Tito Pangabean dalam tulisannya sistem noken dan big man, yang dirilis media kompas.com pada tanggal 18 Agustus 2018 menyampaikan, orang berwibawa meraih status sebagai pemimpin bukan karena warisan. Ini adalah pencapaian status, yang diraih atas dasar perilaku, tindakan, dan usaha memenangkan persaingan dengan orang-orang lain atau lawan yang menjadi pesaing. Karena status orang berwibawa ditentukan oleh perilakunya, usaha untuk memenangi persaingan membuat posisinya penuh risiko. Ia harus pandai merangkul para bigman lain, membagi wewenang dengan mereka, dan menyumbangkan harta, waktu, dan energinya untuk kepentingan orang banyak.

Peralihan sistem kepemimpinan bigmen mulai disalagunakan. Banyak orang berwibawa mulai memeras uang rakyat untuk penwtingan pribadi dengan sewenang wenang mengambil hak rakyat dan digunakan untuk mempengaruhi orangnlain melalui suap, ratifikasi dan lain – lain. Jabatan bigmen yang dulunya adalah jabatan mulia karena big man juga disebut orang bijak tetapi karena dominasi kepentingan pribadinya, tatanan sistem kepemimpinan big man mulai menjadi kepemimpinan monopoli kekuasaan. Kekuasaan bukan karena rakyat tetapi kekuasaan karena ego pribadi.

Sala satu faktor lambatnya pembangunan daerah adalah ketika banyak orang berwibawa bermunculan di berbagai level yang kemudian mulai menyalagunakan kekuasaan. Kemajuan pembangunan bukan menjadi tujuan utama dari pemegang kekuasaan lagi. Hal lain lagi adalah banyak menyerap anggaran selalu dihabiskan untuk momentum – momentum ceremobial rakyat yang menunjukan keberadaan kekuasaan pria berwibawa tersebut.

Budaya momentum ceremonial mulai masuk ke rana sakral misalnya pesta – pesta oleh lembaga keagamaan yang meria karena ada big man big man ditiap lembaga keagamaan. Mobilisasi umat mulai digiring kepada politik “keagamaan” pasca atau pra pilkada. Kehadiran big man disini tidak sangat mempengaruhi pengembangan pelayanan kesejahtetaan umat tetapi menambah ketergantungan umat dan lembaganya pada subsidi pemerintah yang di pegang oleh big man tersebut. Kondisi inilah yang disebut monopoli kekuasaan bigmen.

Banyak pilkada dimenangkan oleh mereka yang mempunyai uang yang mendominasi partai politik dan menentukan pemenangan setiap proses pencaturan partai politik dalam pilkada sering disebut dengan istilah “borong partai”. Banyak cara digunakan untuk mempengaruhi rakyat, sala satunya adalah dengan memonopoli kekuasaan oleh penguasa seperti yang disebutkan diatas.

Amoye Pekey

Pilkada Deyai Mematahkan Mitos Uang dan Partai Yang Berkuasa.

Melihat dari dekat Kabupaten Deiyai adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Dulunya pernah menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Paniai. Kabupaten ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto, pada 29 Oktober 2008. Dasar hukum pembentukan kabupaten ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55. Pusat pemerintahan berada di Tigi.

Deyai tergolong kabupaten yang baru namun dalam proses pilkada kabupaten ini dapat selama dua periode ini dapat menunjukan kedewasaan masyarakat dalam berpolitik. Ketika beberapa daerah dipegunungan yang rawan konflik akibat pilkada dan banyak pihak khawatirkan itu, di Deyai berjalan baik sikap kedewasaan itu ditunjukan oleh rakyat hingga pemimpinnya. Moto kab Deyai Douw Gay Ekowai ( lihat, hati-hati dan kerjakan ) suda mulai menjadi nilai yang melembaga ( intitutionalized ) dalam masyarakat Deyai.

Selain nilai lokal wisdom ini menjadi bagian penting dalam tingkatan kedewasaan pilitik masyarakat juga daerah mepago jugabdikenal sebagai lumbung intelektual Meepago. Faktor ini juga menentukan rasionalitas berpikir masyarakat masyarakat mulai menentukan pilihannya pada sikap sikap rasional.

Pilkada Deyai tahun 2018 ini ibarat pertempuran politik antara Daud dan Goliat. Saya sebut peperangan adu strategi dan kekuatan antara rakyat dan kekuatan partai politik. Ketika anggapan semuan orang partai adalah penentu utama perebutan kekuasaan, perjuangan kandidat independen adalah hal yang tidak masuk dalam hitungan orang pada umunya. Tidaklah mengherankan sumber daya keuangan tidak memihak pada orang yang lemah (powerless) itulah hakekat uang selalu memihak pada penguasa.

Setelah muncul 4 sosok pemimpin dalam bursa kandidat dalam pilkada Deyai antara lain adalah Keny Ikomou, Ateng Edowai, Dance Takimai dan Inarius Douw. Tergambar dalam opini publik adalah Inarius karena merupakan anak dari sala satu bupati, dan berikutnya adalah Dance karena kandidat patahana. Mengapa kedua ini mendominasi opini publik karena kedua kandidat inilah yang sinuaung oleh partai, dan kedua kandidat berikutnya adalah independen. Pesta kekuatan politk mulai jelas setelah ke empat figur ini muncul dalam pertarungan pilkada Deyai 2018.

Hal lain yang menarik dalam pilkada ini juga adalah peran ketokohan dalam pilkada Deyai. Faktor pengaruh kepemimpinan dalam masyarakat rasional turut menentukan kemenangan pertarungan pilkada. Keempat kandidat diatas diatas adalah tokoh masyarakat, ada yang berprestasi dalam pengabdian dan ada juga minim prestasi ada juga pemimpin yang merakyat ada juga yang tidak. Dalam pertarungan kali ini akhirbya dimangkan oleh Ateng Edowai dan Hengki Pigay.

Dalam beberapa paragraf akhir ini akan diulas sekilas pengaruh ketokohan Ateng Edowai, beliau tidak hanya pendatang baru dalam pemerintahan di Deyai tetapi beliau telah lama mengabdikan diri dalam pembangunan melalui lembaga legislatif sebagai anggota DPRD Deyai melalu tugas monitoring, budgeding dan legislasi. Ateng Edowai sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah ( DPRD) berlatar belakang pendidikan teologi. Selama 2 periode beliau mengakhiri larinya sebagai anggota DPRD sebagai jabatan Ketua DPRD. Masa jabatannya beliau tidak banyak bermunculan di media tidak terlau terkenal, tetapi dalam kebenarannya itu tersimpan sejumlah harapan rakyat yang besar.

Beliau bersahaja, sederhana dan berwibawa dan merakyat. Ternyata sosok pria berwibawa itu melekat juga dalam dirinya, bukan karena ketenarannya tetapi melekat karena pengabdian yang menunjukannya. Hal ini dibuktikan dari dua kali putaran pilkada Dayai membuktikan rakyat memihak kepadanya. Secara sukarela masyarakat mulai mengangkatnya di tandu diangkar keliling lapangan pada masa kampanye. Antusiasme masyarakat semakin bertambah.

Hak kemenangan itu harus dikembalikan kepada rakyat demikian pernyataan seorang Ateng Edowai saat diwawancarai. Pemahamannya menunjukan kesadaran penuh pemimpin hadir karena ada rakyat. Kesadaran penuh rakyatlah yang berkuasa. Kepercayaan diri itu membuat dirinya besar. Kecil bukan berarti tidak kuat dan yang kuat bukan berarti lemah semua karena strategi dan kesempatan. Strategi butuh kecerdasan dan ketepatan dalam memilih cara dalam kesabaran menantikan hasil.

Hal yang patut dicontohi adalah beberapa kali sabutan Ateng Edowai menyampaikan “Kita semua calon bupati telah menang karena masing-masing suda mendapatkan suara dari rakyat, hanya saya saja yang mendapat kesempatan mengenakan garuda sehingga mari kita bersama sama bekerja untuk kemajuan rakyat kita”. Suara rakyat perlu dijunjung tinggi bukan karena kehebatan kita tetapi karena suara rakyat dan kesempatan yang Tuhan berikan.

Dalam demokrasi, uang dan partai politik bukan segala-galahnya karena partai politik dan uang adalah alat karena kekuasaan ada ditangan rakyat. Jadikanlah rakyat sebagai pusat dari pelayanan pemerintah dan layanilah dengan maksimal karena rakyatlah yang memberikan kuasa kepada pemerintah.

Oleh Amoye Pekei, penulis adalah salah satu aktivis pekerja sosial

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

66 − 59 =