Sekelumit persoalan di Kota Jayapura

Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura. Pengambilan foto dari Kampus STAIN Al Fatah Jayapura yang kini berganti nama menjadi IAIN Papua di Buper Waena pada 20 September 2014.

Kota Jayapura merupakan ibu kota Provinsi Papua. Port Numbay merupakan sebutan lain, kota yang terletak di dalam teluk Humbold.

Pada Kamis (7/3) pekan ini, kota yang dulunya bernama Holandia itu genap berusia 109 tahun. Artinya sudah satu abad lebih kota ini berdiri dengan berbagai macam kekurangan dan kelebihannya.

Jika berbicara terkait kelebihan sudah pasti hal itu positif. Namun jika berbicara kekurangan, sudah tentunya adalah kebalikannya.

Kota ini menjadi barometer pembangunan di Bumi Cenderawasih dan bukan itu saja, juga menjadi ‘surga’ bagi siapa saja yang datang ingin merubah nasib, baik migran dari luar Papua ataupun urbanisasi dari kampung ke kota.

Ada yang datang untuk menuntut ilmu dari jenjang SD hingga tingkat perkuliahan, dan ada yang datang untuk mencari pekerjaan dan menetap hidup di kota ini.

Seiring perkembangan waktu, berbagai macam perubahan mulai terjadi. Apalagi sejak diberlakukan UU Otsus pada 2004. Dimana kucuran dana terus berlangsung hingga kini dan diperkirakan berakhir sekitar lima atau enam tahun lagi.

Perubahan yang terjadi, bukan saja dari sisi jumlah penduduk atau banyaknya orang, tetapi perubahan tingkah laku dan pola hidup juga terjadi seiring perkembangan jaman.

Perubahan itu misalnya, dari sisi hukum yakni tindak kriminal mulai merajalela. Jika dulu copet dengan cara konvensional, pelakunya berjalan kaki diantara kerumunan orang, sekarang copet atau pencurinya beraksi dengan menggunakan motor.

Pencurian dengan kekerasan atau curas sering kali dikabarkan terjadi disetiap jalan raya dengan korban yang beragam. Belum lagi aksi main hakim sendiri, baik secara pribadi dan komunal. Ini salah satu contoh perubahan negatif.

Disisi lain, karena pertambahan penduduk, diperlukan ruang yang cukup untuk pembangunan fasilitas publik yang baru. Berbagai perumahan mulai didirikan tapi lupa dengan AMDAL-nya.

Pembangunan ini rupanya mendatangkan masalah baru bagi Pemerintah Kota Jayapura, karena tata kota yang buruk, sehingga sebabkan banjir dimana-mana.

Belum lagi kendaraan baik roda dua dan empat kian bertambah, tapi jalan untuk pendukungnya tidak bertambah signifikan atau pelebaran dan perluasan jalan tidak dilakukan, sehingga menimbulkan kemacetan pada jam dan titik tertentu.

Inilah sekelumit persoalan yang dihadapi oleh eksekutif dan legislatif di Kota Jayapura. (Ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *