Implementasi dan Desa dalam perspektif pendampingan di Papua

Habelino Sawaki

Implementasi undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa atau (UU Desa) telah berjalan kurang lebih 4 tahun yaitu sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 namun Belum menunjukkan perubahan yang signifikan bagi peningkatan taraf hidup orang asli Papua.

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan Kampung melalui mekanisme Dana Desa pada hampir seluruh kampung di seluruh wilayah Papua masih mengalami berbagai macam kendala serta tantangan yang seharusnya menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah sehingga harkat martabat orang asli Papua dapat ditingkatkan melalui implementasi dana desa. Berdasarkan pengamatan saya pada beberapa wilayah di Papua ada dua faktor utama yang saling berhubungan serta ikut mempengaruhi implementasi dana desa.

Pertama, faktor yang berasal dari dalam (faktor internal). Hal ini menyangkut sumber daya pemerintah kampung (aparat kampung) yang mana tingkat pendidikan yang masih terbatas serta belum memahami undang-undang desa dengan baik.
Kedua adalah faktor yang berasal dari luar (faktor eksternal). Kurang lebih ada 3 hal menyangkut faktor eksternal.

Faktor eksternal yang pertama adalah kebijakan pemerintah menyangkut target pencapaian dalam pemanfaatan dana desa bagi orang asli Papua masih terfokus hanya pada realisasi penyaluran dan belum menyentuh aspek pemberdayaan masyarakat.

Faktor eksternal yang kedua, belum adanya sinkronisasi kebijakan Pemda terhadap perencanaan program pendampingan oleh pendamping profesional Desa secara konsisten dan berjenjang sebagai media pengawasan langsung di tengah-tengah masyarakat.
Faktor eksternal yang ketiga, adalah intervensi pihak ketiga dalam proses perencanaan pelaksanaan kegiatan sampai dengan pertanggungjawaban dan evaluasi masih mendominasi tanpa mempertimbangkan aspek pemberdayaan masyarakat melalui proses pendampingan yang merupakan “roh” dari pemberdayaan sehingga masyarakat tetap berada dalam posisi termarginalkan.

Rekomendasi dan Solusi
Dari dua persoalan yang mempengaruhi implementasi Dana Desa tadi Maka sebagai calon anggota DPD Republik Indonesia daerah pemilihan Provinsi Papua nomor 24, merekomendasikan beberapa pikiran serta solusi yang dapat diakai untuk meningkatkan harkat dan martabat orang asli Papua Dalam konteks implementasi dana desa.

Pertama, pemerintah daerah harus duduk bersama dengan pendamping profesional desa serta pihak-pihak terkait dan merumuskan mekanisme pencairan dana desa yang lebih efektif dan memiliki nilai edukasi. Artinya bahwa proses sosial proses sosialisasi UU Desa serta peningkatan kapasitas aparatur kampung harus menjadi hal prioritas sebelum melaksanakan kegiatan dan ini harus menjadi agenda rutin yang dianggarkan dalam dokumen anggaran pendapatan dan belanja kampung.

Kedua, proses pendampingan sebagai salah satu faktor utama dalam implementasi Dana Desa. Jika dilihat dalam konteks pendampingan di Papua maka faktor utama yang tidak dapat dihindari adalah kondisi geografis aksesbilitas dan tingkat kemahalan. Untuk itu, pemerintah harus bisa memilah secara adil dan bijaksana antara hak atas jasa pendampingan serta hak atas kebutuhan untuk melaksanakan kewajiban sebagai pendamping.

Pemerintah harus dapat menyiapkan semacam dana penunjang operasional kegiatan bagi para pendamping profesional desa di seluruh tanah Papua minimal 50 sampai 100 juta ke distrik untuk dapat menunjang aktivitas pendampingan sesuai dengan tingkat kebutuhan mereka berdasarkan kategori wilayah. Dengan kata lain kesejahteraan para pendamping harus benar-benar diperhatikan sehingga mereka bisa total dalam melakukan pendampingan.

Harapan
Sebagai calon Senator, saya berharap Dana Desa bisa menjadi lebih bermanfaat untuk meningkatkan harkat dan martabat orang Papua dan bukan hadir untuk menjadi sebuah masalah baru.
Kita tahu bahwa pemerintah kampung dengan dana yang begitu besar bisa saja melahirkan model-model kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang sudah terjadi pada elit kita di level nasional maupun level provinsi. Kita berharap pembentukan karakter aparat negara ini bisa dimulai dari kampung dengan penataan dan koordinasi yang baik dalam pemanfaatan Dana Desa.
Saya melihat fenomena serupa dalam implementasi dana desa di seluruh Papua. Saya berharap hal ini tidak dianggap sepele.

Saya berharap hadirnya dana desa di Papua bisa meningkatkan harkat dan martabat orang asli Papua yang hidup di kampung-kampung.

Penulis Habelino Sawaki, SH, M.Si (han) adalah calon anggota DPD RI Dapil Provinsi Papua

Satu tanggapan untuk “Implementasi dan Desa dalam perspektif pendampingan di Papua

  • 08/03/2019 pada 12:21
    Permalink

    1. Penyerahan Dana secara Tunai adalah awal mula terjadinya penyalahgunaan Dana Desa
    ,.
    2. Pendampingan yang hanya mengejar data sebagai laporan individu dan laporan bulanan tanpa output peningkatan di tengah masyarakat dari proses pendampingan yang benar

    3. Banyaknya pendamping yang direkrut berdasarkan usulan dari pemerintah kabupaten tanpa melalui tes kompetensi sesuai aturan melemahkan proses pendampingan yang sebenarnya sesuai kompetensi dan keahlian pendamping.
    Pendamping harus mampu mendorong partisipasi seluruh warga Kampung dalam pembangunan Kampungnya.

    4. Kesuksesan pendampingan dilihat dari seberapa sukses mampu mengorganisir seluruh komponen di Kampungnya.
    Jangan terjebak pada pendampingan ala teknokrasi. Jangan hanya sibuk berkutat administrasi. Tetapi perbanyak dialog, diskusi, musyawarah tentang segala permasalahan yg ada di Kampung, tentang potensi-potensi Kampungnya, dan ajak seluruh warga berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Gunakan data2 yg sdh dibuat sebagai alat pengambilan keputusan shg tdk sia2 membuat data.

    5. Spirit utama UU Kampung adalah ingin mengembalikan Kedaulatan Kampung. Kampung tdk perlu diatur2, tetapi biarkan mengatur dirinya sendiri. Gunakan Perkam sbg alat utk mengatur segala hal kewenangan Kampung. Saatnya kita memperkuat Kampung, dengan pembangunan Kampung dari belakang dan pola pendampingan yg melingkar. Artinya tdk mengarahkan secara langsung tetapi mendorong semua warga bertisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan.

    6. Hal yang wajib dikuasai pendamping adalah “ilmu mendekati rakyat”. Peran vital pendamping ada pada kemampuan mengorganisir kelompok2 masyarakat yg ada di Kampungnya. Sehingga kelompok2 tsb mau berpartisipasi aktif dalam pembangunan Kampungnya. Dana Kampung bukan milik kepala Kampung, perangkat Kampung ataupun pendamping profesional tapi milik seluruh warga Kampung. Maka harus dipastikan semua kelompok masyarakat ikut merasakan manfaatnya.

    Sayang seribu sayang Kab.Jayapura belum sepatutnya.
    Piet Hariyanto Soyan (PLD Distrik Demta)

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *