Perempuan dan Pemilu 2019

Bawaslu Kota Jayapura bersama Koalisi Kampus menggelar diskusi dengan perempuan membicarakan keterlibatan perempuan dalam pemilu

Papuaunik-Bawaslu Kota Jayapura bersama Koalisi Kampus mengajak perempuan di kota itu untuk terlibat dalam mengawasi jalannya pemilu 2019.

Upaya terus menurus dilakukan untuk menyukseskan pemilu 2019. Pada Sabtu (23/2) Bawaslu Kota bersama Koalisi Kampus menggelar diskusi bertema perempuan Papua dalam pusaran pemilu di Aula P3W Padang Bulan, Abepura, Kota Jayapura,Papua. Diskusi itu melibatkan aktivis dan tokoh perempuan.

Diskusi itu dilakukan untuk membahas bagimana mengikut sertakan jaringan perempuan aktivis perempuan untuk bersama-sama dalam pengawasan pemilu. Pengawasan yang dimaksudkan disini adalah pengawasan partisipatif.

Selanjutnya, membicarakan bagaimana peran perempuan dalam pemilu, salah satunya pengawasan partisipatif. Kemudian dalam penyelenggaraan, bagimana keterlibatan perempuan untuk ikut serta didalam penyelenggara.

“Kalau bisa perempuan mendapat porsi yang memadai seperti laki-laki. Dalam diskusi kita, beberapa hal sudah didiskusikan bersama yaitu adanya perempuan ikut terlibat dalam pengawasan partisipatif dan juga dalam penyelenggaraan pemilu,” kata Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Frans Rumsarwir setelah diskusi.

Dalam jajaran penyelenggara pemilu, ada KPU dan Bawaslu, kemudian dijajaran bawahnya ada pengawas tingkat distrik, di KPU ada PPD. Dari hasil diskusi terungkap bahwa keterlibatan perempuan dalam posisi penyelenggara pemilu masih terbatas.

Untuk itu, melalui momentum itu diharapkan perempuan juga turut mengambil bagian dalam menyukseskan pemilu, dan berperan sebagai penyelenggara.

Kemudian dalam posisi konsestasi, posisi perempuan dalam kuota 30 persen, walaupun sudah ada dalam satu partai itu memenuhi satu syarat partai dalam konsestasi politik.

Bawaslu Kota Jayapura bersama Koalisi Kampus menggelar diskusi dengan perempuan membicarakan keterlibatan perempuan dalam pemilu

Akan tetapi, diharapkan kedepan kuota 30 persen perempuan itu meningkat, partai harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi perempuan untuk turut serta, bukan hanya 30 persen saja tetapi lebih dari kuota itu.

Bawaslu Kota Jayapura dan aktivis perempuan sudah bersepakat, dengan berbagai elemen perempuan untuk membantu mengawasi penyelenggaraan pemilu 2019. Pengawasan dilakukan ditempat dimana mereka berada. Komuntasnya dapat menggerakan perempuan untuk membantu jalannya pemilu di distrik, keluarahan dan di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS) yang ada.

Perempuan punya kesempatan untuk membangun pengawasan partisipatif dalam pemilu kali ini. Tapi juga perempuan diharapkan mampu bersaing dan punya kesempatan yang sama.

“Akses untuk duduk sebagai penyelenggara, duduk dalam konsestasi caleg, diharapkan partai tidak instan tetapi punya kaderisasi yang betul-betul berbasis dari perempuan. Pendidikan politik terhadap perempuan bisa terbangun dengan baik dari partai,” kata Frans Rumsarwir.

Tidak Dilibatkan
Kepala Bidang Keadilan dan Perdamaian Keutuhan Ciptaan Sinode GKI di Tanah Papua, pendeta Dora Balubun mengatakan kesempatan untuk perempuan terlibat dalam pemilu, baik sebagai penyelenggara pemilu maupun juga diberikan pengetahuan selain sosialisasi, tetapi dijelaskan tentang pemilu itu sama sekali tidak ada.

“Saya melihat terkait sosialisasi walaupun perempuan pemilih tertinggi, tetapi perempuan tidak dilibatkan dalam sosialisasi untuk pemilu,” kata Dora.

Dora berpendapat perempuan lebih banyak memilih untuk bekerja di segi domestik artinya di rumah, dalam keluarga.

Bawaslu Kota Jayapura bersama Koalisi Kampus menggelar diskusi dengan perempuan membicarakan keterlibatan perempuan dalam pemilu

Perempuan-perempuan yang terlibat sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) tapi juga dilembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lebih melihat pada isu-isu yang dikerjakan dan tidak memberikan perhatian untuk bagimana mendorong keterlibatan perempuan dalam pemilu.

Melalui diskusi itu, topik perempuan yang ramai didiskusikan adalah bagimana menyatukan caleg perempuan untuk melihat isu-isu perempuan lebih jauh. Mengapa demikian, karena itu hampir tidak ada sama sekali.

Selain itu, tidak ada pihak yang memfasilitasi bagaimana mendiskusikan soal perempuan. Bawaslu dan Koalisi Kampus yang baru memulai dengan melibatkan perempuan untuk membicarakan pemilu.

Memang banyak faktor yang menyebabkan sehingga walaupun perempuan memiliki suara terbanyak, tetapi hanya punya suara untuk memilih tetapi tidak banyak berperan untuk menentukan.

Perempuan masih punya peluang untuk melalui media masa seperti RRI dan koran untuk mendorong perempuan untuk mengetahui haknya tetapi juga bisa memberikan pendapat dan menentukan dengan cerdas siapa yang dia pilih.

“Kepentingan perempuan itu bisa dia lihat, apakah caleg-caleg ini dan juga dua calon presiden dan wakil presiden itu memberi perhatian atau tidak dengan cerdas terkait persoalan-persoalan perempuan,” kata Pendeta Dora.

Perempuan masih punya waktu sebulan untuk menyampaikan keterlibatannya di radio dan media lainnya, namun pertanyaan nya, kelompok mana.

Hingga kini, ada begitu banyak organisasi perempuan yang mana yang mau mendorong supaya bisa menyampaikan hak-hak perempuan yang mau diperjuangkan.Semoga perempuan terlibat dalam pemilu kali ini.(Ms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *