John Gobay : Papua butuh kawasan industri kayu

John NR Gobay (dua kanan) saat mendampingi rombongan Komisi IV DPR RI pertemuan dengan pelaku industri kayu dan masyarakat pemilik hak ulayat di Kota Jayapura, Papua.

Papuaunik, – Legislator Papua, John NR Gobay mengatakan Papua butuh industri kayu olahan mulai dari skala 2.000 meter kubik, 6.000 meter kubik hingga diatasnya, dengan harapan bisa menghidupkan masyarakat adat pemilik hak ulayat hutan di Bumi Cenderawasih.

“Seharusnya ada ruang untuk pelaku atau kawasan industri kayu di Papua. Ruang ini yang dimaksudkan adalah mereka diberikan izin agar hasil kayu yang diproduksi tidak dikatakan ilegal. Pelaku industri kayu ini yang biasanya bermitra dengan masyarakat adat,” katanya di Kota Jayapura, Papua, Rabu (20/2).

Menurut dia, luas hutan Papua yang diperuntukkan untuk berbagai macam usaha atau keperluan berdasarkan koran Tempo edisi 30 Januari 2019, di halaman 15 ada sejumlah hal. Pertama yang dimanfaatkan untuk HPH seluas 5.596.838 hektar, diberikan atau dilepas untuk kebun sawit seluas 1.256.153 hektar.

Lalu, yang telah dimanfaatkan untuk Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah seluas 524.675 hektar, sementara itu HPH Adat yang direncakan untuk masyarakat adat menurut koran Tempo edisi 24 desember 2018 pada halaman 11, totalnya 78.040 hektar.

“Hanya 78 ribu lebih yang dikelola oleh masyarakat adat, tetapi dikatakan ilegal karena aturan yang ada tidak berpihak, sehingga ini yang perlu dibijaki bersama,” katanya.

Sementara para pemangku kepentingan di Papua yang mengerjakan hutan dengan usaha kayu, dapat digolongkan sebagai berikut, Pengusaha Pemegang HPH, Perusahaan Pengekspor, Pengusaha Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), Pengusaha Pemilik Sawmil, Penggesek Kayu dan Masyarakat.

“Pemegang HPH semuanya adalah pengusaha non Papua, yang berasal dan tinggal diluar Papua. Sedangankan pelaku usaha non Papua adalah orang non Papua dan Papua yang bertempat tinggal di Papua,” katanya.

Dalam hal tertentu, lanjut dia, parap pemegang HPH selalu menjadi anak emas pemerintah dan oknum aparat keamanan oleh karena HPH tidak dapat membeli kayu dari masyarakat namun menyuruh masyarakat mengambil kayu dari HPH.

Padahal usaha masyarakat untuk kayu tidak dapat dibendung untuk menjual kayu, maka dari itu diperlukan kemitraan yang perlu diatur melalui regulasi.

“Dalam situasi tertentu kayu dari pelaku usaha non HPH, kadang menjadi incaran aparat keamanan. Para pemangku kepentingan ini semua dapat mendatangkan uang untuk negara dan daerah serta masyarakat,” katanya.

Bangun Kawasan Industri

Untuk itu, John menjelaskan bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Papua sebagai pemilik kayu yang diciptakan dan dititipkan Tuhan melalui leluhur untuk masyarakat adat hidup dan berkembang dengan kayu tersebut.

Serta untuk membuka lapangan kerja dan menciptakan sektor produksi lanjutan untuk produk-produk yang berasal dari kayu seperti, mebel, flooring dan lain-lain.

“Dan untuk mengatur dan memastikan legalitas untuk pencatatan dan pelaporan kayu agar tepat dan sesuai dengan SVLK dan yang lebih penting juga adalah karena ada pengalaman Pemprov Papua pernah mengekspor kayu keluar Jayapura,” katanya.

Kayu yang dimaksud ini, beber John yang merupakan anggota DPRP jalur Otsus, baik dari HPH maupun dari pelaku usaha non HPH.

“Maka saya mengusulkan agar ditetapkan satu Kawasan Industri Kayu di Papua. Yang dilengkapi dengan industri olahan, kantor administrasi, areal kontainer serta pelabuhan ekspor,” katanya.

Dengan harapan, lanjut pria berbadan subur ini, Presiden Republik Indonesia dan Menteri KLHK serta Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan agar mendukung adanya Kawasan Industri Kayu di Papua.

“Dengan adanya pengelolaan kawasan industri kayu di Papua. Maka kayu dari Papua tidak perlu dikirim keluar Papua. Jika ingin diekspor maka diekspor langsung dari Papua, yang tentunya dengan pengawasan yang ketat, sehingga pembayaran kewajiban kepada negara lebih maksimal,” katanya.

“Tentang kesempatan usaha, menurut saya pemerintah jangan hanya menganakemaskan pemilik HPH tetapi pelaku usaha lain non HPH juga harus mendapatkan kesempatan usaha dalam rangka mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan saya cukup yakin dengan adanya Kawasan Industri Kayu di Papua,” katanya lagi.(Ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *