Pemuda Muhamadiyah Minta Kejati Usut Dugaan Korupsi KPU Sarmi

Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Papua Zamroni (Foto : Papuaunik/Ms)

Papuaunik- Pemuda Muhammadiyah Papua meminta Kejaksaan Tinggi setempat mengusut tuntas dugaan kasus korupsi pelaksana tugas sekretaris KPU Kabupaten Sarmi sebesar Rp38 miliar yang sudah ditetapkan sebagai tersangka namun tidak diproses lebih lanjut.

Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Papua Zamroni di Jayapura,Selasa, menjelaskan kasus dugaan korupsi yang terjadi di KPU Sarmi sejak 2016-2017 kalau dalan surat kejaksaan bernomor 02/Ti/Fd.01/1/2019 tertanggal 16 Januari 2019 menetapkan tersangka RU sebagai tersangka korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp38 miliar.

“Kerugian negara senilai Rp38 miliar ini kan tidak main-main, saya sudah koordinasikan itu ke Jakarta dan mereka sampaikan bahwa kasus ini sebenarnya dibawa ke KPK karena sudah diatas Rp20 miliar, jangankan Rp38 miliar yang Rp100 juta saja OTT langsung masuk penjara,” katanya.

Zamroni mengatakan, pada 16 Januari lalu Kejati Papua sudah menetapkan Plt Sekretaris KPU Sarmi yakni RU sebagai tersangka tetapi hingga kini kasus itu belum diproses.

“Kan aneh seorang tersangka yang merugikan keuangan negara tetapi masih jalan-jalan kemana-mana kan bisa jadi menghilangkan alat bukti pendukung lain,” katanya.

Untuk itu, kata dia, pihaknya berharap kepada Kejati segera mengamankan tersangka. Dengan adanya kasus ini, terkesan Kejati Papua tebang pilih dalam kasus ini, karena ada yang langsung masuk penjara, namun kasus ini dibiarkan.

Pihaknya juga meminta kepada Kejati agar segera menahan tersangka, Kejati juga diminta melakukan cekal ke imigrasi terhadap tersangka dan seluruh anggota KPU Sarmi periode 2013- 2018 dan juga pihak -pihak lain yang diduga ikut menerima hasil korupsi tersebut.

“Kan uang sebesar Rp38 miliar itu tidak mungkin untuk dirinya sendiri walaupun dibungkam, kalaupun seorang Plt Sekretaris KPU Sarmi berani melakukan itu pasti ada oknum lain dibelangkangnya,” ujarnya.

Pemuda Muhammadiyah menyarankan sebaiknya tersangka terbuka saja siapa yang membec-kup dia dan menerima aliran dari dia. Jangan mau jadi tumbal, orang lain senang-senang tapi akhirnya dia yang nantinya berada didalam penjara.

Suasana Pemuda Muhammadiyah Papua sedang menggelar jumpa pers terkait dugaan korupsi Plt Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi (Foto : Papuaunik/Ms)

Dalam proses pemilihan bupati saja sudah seperti ini yakni Rp38 miliar bagaimana proses yang lain dilain tempat, mungkin juga Pilgub kemarin bisa saja kasus yang sama terjadi, ada penyimpangan-penyimpangan,karena APBD itu untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk pribadi.

Dari kasus itu, Kejati Papua harus melakukan penyelidikan terhadap pengelolaan anggaran Pilgub yang dikelola oleh KPU Sarmi untuk Pilgub lalu, diseluruh satuan kerja di Pemerintahan Provinsi Papua.

Dalam Pilkada Bupati saja telah terjadi Korupsi yang sangat besar, dan kemungkinan bisa terjadi penyalahgunaan anggaran pada proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Papua 2018 hal ini terkait tersangka pada saat yang sama menjabat sebagai salah satu Kasubag di KPU Provinsi Papua.

Zamroni yang juga Wakil Ketua Bidang Wilayah Terdepan Muhammadiyah Pusat ini mengatakan terkait dugaan korupsi Plt. Sekretaris KPU Sarmi, Kejati Papua juga harus melakukan Penyelidikan terhadap pengelolaan anggaran Pilgup pada 2018 di seluruh Satker di lingkup Pemerintah Provinsi Papua dan KPU Papua.

“Karena saya yakin pasti ada penyimpangan besar disitu, tetapi yang mempunyai kewenangan untuk itu dan tidak punya bukti, kami hanya mendorong saja supaya dilakukan,” katanya.

Ia menambahkan, jika Kejati tidak mampu menangani kasus ini, baiknya langsung ditangani oleh KPK atau pemuda Muhammadiyah yang langsung melaporkan kasus itu ke KPK. (Ms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

40 − = 31