Komisi IV DPR RI bertemu masyarakat adat pemilik ulayat

Ketua Indonesia Sawmil and Wood Working Association (ISWA) atau Asosiasi Pengusaha Kayu Gergaji dan Olahan Indonesia Provinsi Papua Daneil Garden (kiri).

Papuaunik, – Komisi IV DPR RI bertemu dengan pelaku industri dan masyarakat adat pemilik hak ulayat terkait pengelolaan hasil hutan berupa kayu yang belakangan ini dikatakan ilegal.

Michael Wattimena yang merupakan ketua tim rombongan Komisi IV DPR RI bersama mitra kerja dari kementrian terkait bertemu dan mendengarkan keluhan dan saran dari pelaku industri dan masyarakat adat di kompleks PT Mansinam Global Mandiri di Kelurahan Abepantai, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, Jumat (15/2).

Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih dua jam itu, banyak hal dan saran yang disampaikan langsung oleh para pelaku industri, masyarakat adat dan Dewan Adat Papua, yang ingin agar kayu yang dihasilkan dan diproduksi tidak dibredel dan dikatakan ilegal.

“Kami inginkan ada kebijakan yang mengatur tentang hasil industri kayu dari Papua, kami ini mitra masyarakat adat,” kata Daniel Garden Ketua Indonesia Sawmil and Wood Working Association (ISWA) atau Asosiasi Pengusaha Kayu Gergaji dan Olahan Indonesia Provinsi Papua

Sementara Ketua Dewan Adat Wilayah Oktim yang meliputi empat distrik di Kabupaten Jayapura yakni Unurumguay, Yapsi, Kaureh dan Airu, Daud Masari mengatakan bahwa pihaknya telah berulang kali bertemu dengan wakil rakyat tingkat provinsi agar memperjuangkan aspirasi tersebut.

“Namun hingga kini masih berproses dan harapannya para wakil rakyat dari pusat dan mitra kerjanya bisa melihat langsung dan menyerap aspirasi kami dengan harapan ada jalan keluar yang konkrit, karena anak kami butuh makan dan sekolah,” kata Daud.

Dihadapan para pelaku industri, masyarakat adat dan Dewan Adat Papua Michael Wattimena berjanji akan segera mempelajari persoalan, saran dan masukan yang disampaikan tersebut.

“Terima kasih untuk saran dan masukan atas persoalan yang sedang terjadi. Kami sudah tangkap poin-poin apa yang akan dipelajari, dibahas dan dicarikan jalan keluarnya dengan mitra kerja kami, yakni pemerintah,” katanya.(Ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

33 + = 35