John Gobay : “saya khawatir ketidakadilan ini mengarah kepada politik”

Suasana pertemuan Komisi IV DPR RI dan mitra kerjanya dengan masyarakat adat dan pelaku industri perkayuan di Kota Jayaura, Papua, Jumat (15/2)

Papuaunik, – “Saya khawatir ketidakadilan ini mengarah kepada politik, setelah itu mereka ini akan disebut separatis,” kata John NR Gobay dalam pertemuan Komisi IV DPR RI dan mitra kerja dengan masyarakat adat dan pelaku industri perkayuan di Kota Jayapura, Papua, Jumat (15/2).

Menurut dia, persoalan hasil hutan berupa kayu yang ditangkap dan dikatakan ilegal bisa berujung pada konflik ditengah masyarakat dan berpeluang kearah politik yang bisa ditunggangi oleh siapa saja.

“Inikan gila. Akar masalahnya disiapa, padahal ini pemerintah, baik pusat dan provinsi, karena kalian anak emaskan para HPH, padahal masyarakat adat hanya perjuangkan yang 78 ribu hektar,” katanya disambut tepuk tangan oleh perwakilan masyarakat adat, pelaku industri kayu di kompleks PT Mansinam Global Mandiri, Kelurahan Abepantai, Distrik Abepura, Kota Jayapura.

Ia menjelaskan bahwa hutan di Bumi Cenderawasih itu sudah dipetakan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan tercatat bahwa hak pengusahaan hutan (HPH) di Papua seluas 5,5 juta hektar, untuk korporasi kelapa sawit seluas 1,2 juta hektar, untuk hutan tanaman rakyat seluas 585 ribu hektar.

“Sementara untuk masyarakat adat dengan Otsus Papua hanya 78 ribu hektar lebih, dan itupun hasilnya dianggap ilegal oleh pihak terkait. Sebagaimana hasil kayu yang sedang ditahan di Surabaya, apakah ini adil,” katanya.

Namun, kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) itu, lahan seluas 78 ribu hektar itu saat ini belum bisa menghasilkan secara maksimal, karena produksinya berupa kayu dan diolah oleh industri perkayuan dicap ilegal.

Bahkan bukan masalah hutan saja, kata legislator asal Paniai itu, ternyata masalah pertambangan rakyat juga untuk mendapatkan IPR sangat sulit.

“Permasalahan lainnya adalah di Papua itu pemangku kepentingan soal kayu bukan saja ada pada HPH, tetapi ada masyarakat yang secara perorangan mengelola karena merasa hutan ini adalah warisan nenek moyang dan karena tidak punya modal, mereka bermitra dengan industri kecil,” katanya.

Untuk itu, John berharap dan meminta kepada Komisi IV DPR RI dan mitra kerjanya agar bisa memberikan solusi yang konkrit sehingga masyarakat adat tidak berpikir hal yang lain dan melakukan perlawanan yang bisa dinilai separatis.

“Masalah kehutanan di Papua, jangan terus dilihat dari perspektif yuridis tetapi juga harus dilihat dari perspektif sosiologis. Carikan solusi yang konkrit dengan harapan masyarakat adat bisa menikmati hasil alam mereka untuk kesejahteraannya,” kata John.(Ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *